Mencermati Kompleksitas Kemiskinan Dalam Pembangunan Oleh Teddy Christianto Leasiwal

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan telah ada sejak dulu. Upaya untuk memberantas kemiskinan seringkali mengalami banyak hambatan. Hal ini disebabkan karena terjadi pembiasan pemahaman terhadap kemiskinan itu sendiri. Akibatnya sulit untuk mendekteksi tingkat kemiskinan secara akurat. Upaya pemerintah membuka lapangan kerja, dengan cara memberi ruang untuk investasi, dengan harapan akan mengakibatkan efek multiplier pun tidak membawa dampak yang siginifikan. Dengan kompleksitasnya ini maka kita di ajak untuk memahami,apa yang sebenarnya terjadi dan di mana posisi kita dalam garis kemiskinan.
Kata kunci : Kemiskinan, pengangguran, investasi.

Pendahuluan
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi (sawah, hewan piaraan dll). Bila dilihat dalam ukuran kehidupan modern pada masa kini, bisa kita katakan menjadi miskin karena, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan oleh setiap bangsa belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara miskin dan negara berkembang. Ada yang kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin.
Perekonomian negara miskin seringkali mengalami kesulitan tumbuh karena mereka adalah miskin. Persoalan ini sering disebut sebagai “lingkaran setan kemiskinan“. Untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan, suatu negara harus mampu melakukan akumulasi modal ( capital ) melalui tabungan masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap berikutnya. Akan tetapi masyarakat miskin tidak memiliki tabungan yang cukup, maka akumulasi modal tidak terjadi.
Salah satu fokus kebijaksanaan pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Memacu pertumbuhan ekonomi,memerlukan banyak variabel yang mempengaruhinya antara lain variabel modal. Namun pemerintah sendiri kesulitan untuk menyiapkan modal yang besar secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, maka salah satu sumber utama adalah pembiayaan eksternal yang antara lain dari investasi asing.
Investasi merupakan komponen PDB dari sisi permintaan yang relative lebih sulit untuk diprediksi pergerakannya dibandingkan dengan komponen lain, seperti konsumsi swasta, ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga terjadi kenaikkan tingkat pengangguran. Akibatnya Indonesia mengalami permasalahan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan atau merangsang kembali iklim investasi di Indonesia, yang telah mengalami keterpurukan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa terlihat dengan makin banyaknya perusahaan menutup usahanya di Indonesia atau memindahkanya ke negara lain yang memiliki iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif.
Kebijakan membuka kran dan merangsang iklim investasi diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya adanya peningkatan pendapatan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi ( Stern 2002 ).
Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seharusnya yang menjadi motor adalah investasi karena secara teoritis dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Selain itu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja penduduk akan meningkatkan Agregat Supply. Pergeseran Agregat Supply, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang secara matematis ditulis:
Y = f ( N, T, K, SDM, INF)
Peningkatan teknologi, sumberdaya manusia dan infra struktur produksi akan menyebabkan fungsi produksi meningkat sehingga agregat supply juga meningkat, yang ditunjukkan pada gambar 1. (Budiono,1992)

Gambar 1.
Peningkatan Agregat Supply akibat peningkatan Kurva produksi

Keterangan : Y = produksi
N = tenaga kerja
K = teknologi
SDM = sumber daya manusia
INF = infrastruktur
NS = Penawaran tenaga kerja
W = tingkat upah
ND = permintaan tenaga kerja
NS-ND = L ( W/P )
Y/N  0 , Y/NT  0 , Y/SDM  0 , Y/INF  0
Pandangan mainstream economy terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja. Dengan pertimbangan maksimisasi keuntungan, dan dengan asumsi perusahan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL) VMPL menunjukkan tingkat upah maskimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum. Analisis tradisonal terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (leiusre).
Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan ini terjadi oleh karena di satu pihak , semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan besar. Salah satu teori ekonomi terkenal yang menganalisa hubungan antara investasi dengan tingkat pertumbuhan adalah teori Harord-Domar. Teori ini menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan, K, dengan GNP, Y, yang diformulasikan sebagai rasio modal/output ( capital output ratio /COR ). Secara sederhana dapat diformulasikan :
ΔY/Y = s/k
Dimana ΔY/Y adalah tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP
s adalah rasio tabungan nasional
k adalah rasio modal atau output nasional

Jika ada pertumbuhan ekonomi maka, secara hitung – hitungan ekonomi akan terjadi efek pada masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, sehingga orang mempunyai kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Pengangguran berkurang, kemiskinan pun berkurang. Itu menurut teori ekonomi. Namun demikian kenyataan tidak seperti demikian.karena selain faktor – faktor ekonomi ada faktor – faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Salah satu teori yang menunjukkan bahwa faktor lain diluar faktor ekonomi yang menentukan pembangunan adalah teori dari Rostow. Pembangunan menurut Rostow bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertania kearah pentingnya sektor industri melainkan juga mensyaratkan terjadinya aspek sosial politik dan budaya berupa hal-hal berikut ( Sadono Sakirno 1982) :
 Terjadinya perubahan orientasi dari institusi sosial, poitik, ekonomi dari berorientasi kedalam negeri (inward looking) menjadi berorientasi ke luar negeri (outward looking). Tantangan dan peluang bukan hanya berlingkup domestik tetapi juga berlingkup internasional.
 Terjadinya perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi mempunyai jumlah anak sedikit.
 Terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif ke arah investasi yang produktif ( menabung di perbankan menjadi menginvestasikan pada sektor riil ).
 Terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memiliha pemimpin berdasarkan keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan, dengan lebih menekankan pada pentingnya nilai – nilai demokratis.
 Terjadiya perubahan dalam memandang alam, dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong perkembangan.

Permasalahan
Selama ini kemiskinan lebih sering ditinjau dari segi ekonomi alasannya karena segi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal persoalan kemiskinan mempunyai kaitan juga dengan berbagai segi antara lain segi sosial, budaya, sosial politik serta lingkungan (alam dan geografis). Untuk itu menelaah dan mencermati kemiskinan secara multidimensional (menyeluruh) sangat diperlukan guna mengatasi persoalan kemiskinan ini. Disadari atau tidak, Kemiskinan dan kemakmuran seringkali berdampingan di suatu wilayah baik itu di desa, di kota, di negara – negara miskin, negara berkembang bahkan di dalam suatu negara yang maju dan kaya sekalipun. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami situasi dimana terjadi perbedaan tingkat hidup atau kita sering sebut dengan kesenjangan antara miskin dan kaya. Sejak awal pembangunan, yang dimulai oleh masa pemerintahan orde baru sampai dengan pemerintahan saat ini. Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan trade-off terhadap pemerataan. Strategi ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran penting untuk mendorong kekuatan entrepreneur. Dengan harapan terjadinya efek trickle down. Namun apa yang diharapkan tidak tejadi. Permasalahan timbul adalah kemacetan mekanisme trickle down effcts, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan ksejahteraan yang merata tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan kata lain, di satu sisi penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat, itu terlihat pada data tabel 1, dimana angka kemiskinan tertinggi masih terpusat di desa.
Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan ( lihat tabel 1 ). Hal ini sangat kontradiktif dengan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif mengalami peningkatan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. dengan melihat data yang ada terlihat bahwa kemiskinan terpusat pada desa – desa, ini disebabkan desa – desa cukup terisolasi untuk mendapatkan akses bagi pembangunannya, Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu fakta kemiskinan adalah angka pengangguran yang juga semakin meningkat ( tabel 2 ).

Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif lebih rendah daripada yang dilakukan di negara-negara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali ( lihat tabel 2 ). Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pengangguran.
Mengacu pada berbagai kebijakan maupun strategi pemerintah. dalam mengentaskan kemiskinan , baiknya kita perlu mengetahui mengenai konsep maupun penyebab dari kemiskinan secara komprehenship, sehingga tidak ada pendewaan pada satu aspek saja dalam melihat kemiskinan, mengingat masalah kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi.

Pembahasan
Konsep dan Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) penduduk yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan penduduk tersebut. fakta menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan kemiskinan di dalam masyarakat. Karena permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah, dengan kata lain memiliki kompleksitas yang tinggi. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Kemiskinan dapat juga dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:
 Kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
 Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
 Kemiskinan kultural, berkaitan erat dengan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
 Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.
Kemiskinan juga dapat dibedakan /disebabkan oleh dua hal, yakni kemiskinan alamiah (natural ) dan karena buatan ( artificial ). Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.
Beranjak dari kedua tipe kemiskinan itu, berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati masalah kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio -antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat.
Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Disisi lain, pendekatan sosio – antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural).
Dalam arti proper kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.
BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Penyebab Kemiskinan
Ada pandangan yang mengatakan bahwa proses pemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan. Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Lipton dan Vyas: “Small, interlocking urban elites – comprising mainly businessmen, politicians, bureaucrats, trade-union leaders and supporting staff of professionals, academics and intelectuals – can in a modern state substantially control the distribution of resources”.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan ( segi ekonomi ) saja tidak mampu memecahkan permasalahan kemiskinan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu :
1. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk,
4. Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.
Sedangkan Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
a. Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
c. Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
d. Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural and ethnic factors: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
h. Explotative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
i. Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
j. International processes: bekerjanya sistemsistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.
Selain beberapa faktor di atas, masih menurut Nasikun, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:
 Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
 Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
 Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
 Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
 Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.
Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:
(1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
(2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
(3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
(4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
(5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
(6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
(7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya;
(8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);
(9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya, seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pinjaman luar negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 milyar, namun tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja..

Strategi Pengentasan Kemiskinan
Teori ekonomi mengatakan bahwa untak memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan modal maka diharapkan produktifitas akan meningkat.
Namun, persoalannya tidak semudah itu. Lantas apa yang dapat dilakukan? Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengentasan kemiskinan ini :
 Aspek multidimensional. Karena sangat kompleks dan rumit, maka seluruh aspek, baik aspek ekonomi, aspek budaya, aspek sosial, aspek politik, aspek kesehatan, aspek agama dll harus diperhitungkan untuk menjadi dasar pijak dalam mengentaskan kemiskinan.
 Penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya masyarakat ( kategori miskin ) untuk menjadi produktif karena yang dilihat adalah potensinya. Dalam hal ini potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial.
 Masyarakat yang dikategorikan miskin harus terlibat sebagai pelaku perubahan yang aktif dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan bukan sebagai objek atau bisa katakan sebagai aspek pemberdayaan masyarakat.
 Melibatkan semua unsur dalam masyarakat seperti LSM dan lembaga – lembaga keagamaan.
 Adanya keterbukaan dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan karena dengan demikian pemerintah bisa lebih memahami kondisi riil yang terjadi ditengah – tengah masyarakat, begitu juga dengan masyarakat dapat memahami apa yang akan dilakukan pemerintah, sehingga tercipta suatu sinergi yang baik, bagi pengentasan kemiskinan.
Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kesimpulan
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara untuk mengetahui akar dari kemiskinan dan penanggulangannya pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer dengan memperhatikan variabel – variabel kemiskinan secara holistik tidak sepotong – potong. Misalnya, dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan.
Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan yang akan digunakan dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Kunci untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengupayakan masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau menjadi miskin, setelah itu, kemudian ditopang oleh kebijakan yang komprehensip dari pemerintah terhadap kemiskinan.

Daftar Pustaka
Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.
Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta 1992.
Deperindag, Perkembangan Ekonomi Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, Jakarta 2004

Economic Development and Cultural Change vol.35 No.4 (October Mankiw, 2000, Macroeconomics, fourth edition, Worth Publisher, United States of Amerika.

Ellies, S. The Dimension of Poverty. Kumarian Press. 1994.
Info URDI Vol. 14 PROFIL KEMISKINAN DI PERDESAAN Oleh : Tatag Wiranto Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas.

Jarnasy, Owin. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta. 2004.

Menciptakan Lapangan Kerja Melalui Investasi: Saran-Saran dari Masyarakat Donor Untuk Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia Oktober 2004, naskah Indonesia Policy Briefs http://www.worldbank.or.id – January 2005

Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.

Sadono Sakirno, Ekonomi Pembangunan , UI Press, Jakrata, 1982

Salim, E. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Idayu. Jakarta
Lewis, Oscar. Kebudayaan Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1996

Todaro, Michael P. 1994). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Keempat (terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar), Penerbit Erlangga, Jakarta

United Nations Declaration. Millenium Development Goals: a Compact among Nations to End Human Poverty in 2015. 2000.

Teddy Christianto Leasiwal, lahir di Ambon thn 1977, Lulus SMA Tahun 1995 dari SMA Xaverius Ambon, tahun 1995 Menempuh pendidikan D1 di Institut Pembangunan Surabaya, Menamatkan studi S1 dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan, tahun 2001 dan tahun 2004 menyelesaikan S2 dengan konsentrasi Studi Pembangunan. Saat ini sedang menempuh S3 Ilmu Ekonomi, konsentrasi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Diponegoro, Semarang. Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (IESP) Universitas Pattimura, Maluku. Juga mengajar pada STAKPN Ambon (2004 – sekarang). Mengajar mata kuliah Ekonomi Makro, Mikro, Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan dan Metodologi Penelitian. Karya yang pernah ditulis ; ”Kepuasan Nasabah Pengguna ATM BCA di Kota Malang”( Majalah BCA ) . Pengaruh Akses Kredit terhadap Peninkatan Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Ambon,studi pada BRI AMBON ( Lembaga Penelitian Univ. Pattimura ).Memahami Kompleksitas Kemiskinan, Menulis artikel pada koran – koran lokal di Maluku.