Maluku Oh…Investasi, oh….pengangguran

Perkembangan investasi yang mengesankan sejak awal Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pangsa investasi dalam pembentukan PDB. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut diantaranya adalah kebijakan dibukanya Penanaman Modal Asing ( PMA ), kebijakan subsidi suku bunga, melalui penyaluran berbagai skim kredit likuiditas, dilepaskanya pagu kredit perbankkan, deregulasi sector perbankkan yang mempermudah untuk pendirian bank serta deregulasi di pasar modal. Semenjak diterapkan kebijakan – kebijakan tersebut , sumber – sumber pembiayaan investasi menjadi lebih beragam karena tidak terkonsentrasi pada pinjaman luar negeri saja. Hal tersebut pada akhirnya mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Pengaruh pangsa investasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto ( PDB ) cukup tinggi.
Sejak awal tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong dengan adanya peningkatan investasi dan perluasan sector industri. Namun setelah terjadi krisis keuangan antara tahun 1997-1998 telah memperlemah system keuangan dan kepemerintahan yang akhirnya menyebabkan penurunan investasi dan terjadi perlambatan perkembangan sector swasta. Krisis ekonomi yang terjadi menyebkan turunnya kegiatan ekonomi serta menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi kedepan.
Disektor perbankkan, krisis ekonomi menyebabkan intermediasi perbankkan tidak berjalan normal sehingga mendorong terjadinya fenomena credit crunch. Sebagai alternative terhadap berkurangnya sumber pembiayaan perbankkan, pembiayaan dari sector lain mulai berkembang. Salah satunya adalah penerbitan obligasi oleh korporasi terutama setelah trend penurunan suku bunga terjadi dan penggunaan modal sendiri.
Investasi menurun drastis, sebagai gambaran tingkat investasi hanya tinggal 16% dari Produk Domestik Bruto ( PDB ), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%. Secara umum, sebagai akibat dari terbatasnya sumber pembiayaan investasi menyebabkan pangsa investasi turun
Dilihat dari sisi penggunaannya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi. Kontribusi sektor ini tehadap PDB jauh melampaui sektor ekspor. Besarnya kontribusi sektor konsumsi rumah tangga terhadap PDB sesungguhnya mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat, mengingat pertambahan konsumsi juga tergantung pada pendapatan. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan cukup signifikan. Namun agar bisa berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi seharusnya juga ditopang oleh investasi dan bukan lebih banyak ditopang konsumsi seperti sekarang ini. Pemerintah seharusnya lebih mendorong investasi agar penyerapan tenaga kerja dan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lain juga semakin optimal. Biasanya, konsumsi cepat jenuh dan kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi sesuatu akan segera jenuh pada jangka waktu tertentu.
Perekonomian negara miskin seringkali mengalami kesulitan tumbuh karena mereka adalah miskin. Persoalan ini sering disebut sebagai “lingkaran setan kemiskinan“. Untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan, suatu negara harus mampu melakukan akumulasi modal ( capital ) melalui tabungan masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap berikutnya. Akan tetapi masyarakat miskin tidak memiliki tabungan yang cukup, maka akumulasi modal tidak terjadi. Salah satu alternative yang ditawarkan para ahli pembangunan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pemanfaatan peminjaman luar negeri.
Disamping persoalan capital, Negara – Negara yang berkembang mengalami masalah dalam mengatur penggunaan dana pinjaman luar negeri. Sebagai akibatnya, efektifitas penggunaan dana pinjaman luar negeri menjadi tidak efisien. Masalah ini telah mendorong pemerintah untuk memilih penanaman modal secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan foreign direct investment ( FDI ). Konsep pembangunan dengan memanfaatkan modal asing dalam hal ini Foreign Direct Investment sebagai sumber pembiayaan investasi dipandang cukup dapat memberi pengaruh yang besar terhadap kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Setelah krisis 1998 jumlah proyek baru PMA, paling tidak berdasarkan data persetujuan dari BKPM, sempat mengalami peningkatan. Namun setelah tahun 2000, jumlahnya menurun dan cenderung akan berkurang terus. Satu hal yang menarik dari data BKPM tersebut adalah bahwa sejak krisis, jumlah proyek baru PMA rata-rata per tahunnya lebih besar daripada jumlah proyek baru PMDN (penanaman modal dalam negeri). Ini menandakan bahwa ada perkembangan investasi langsung/jangka panjang di dalam negeri, khususnya dalam periode pasca krisis dan peran PMA jauh lebih penting daripada PMDN. Namun demikian, dilihat dari nilai netonya (arus investasi masuk–arus keluar), gambarannya setelah krisis lebih memprihatinkan; walaupun pada tahun 2002 dan 2004 sempat kembali positif, (Tulus Tambunan Kadin-Indonesia – Jetro , 2006 ), Lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia.
Sejalan dengan prospek investasi asing langsung (FDI) yang belum cerah, pertumbuhan kredit investasi yang masih lambat dan ketergantungan pertumbuhan pada konsumsi, pertambahan lapangan kerja pun masih sangat kecil. Bersamaan dengan tuntutan aktivis buruh menaikkan upah di atas 20 persen, banyak perusahaan besar menyatakan rencana pengurangan pekerja alias PHK. Karena pengangguran yang sudah 10,8 persen belum mendapat pekerjaan dan angkatan kerja baru bertambah, maka dapat pengangguran pasti meningkat.
Lemahnya pangsa investasi, baik didalam negeri maupun asing, telah menghambat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Karena dengan investasi diharapakan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan kerja yang layak kepada masyarakat. Pada kenyataannya pengangguran di Indonesia semakin meningkat diikuti kesempatan kerja yang kurang memadai. Akibat semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Padahal, tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri (Branso dan James, 1981).
Harrod-Domard mengatakan bahwa investasi memainkan peran ganda. Disatu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (productive capacity) dalam perekonomian, sementara disisi lain investasi juga akan menciptakan permintaan (demand creating) di dalam perekonomian. Oleh kerena itu, H-D menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Aspek yang dikembangkan adalah aspek yang menyangkut peranan investasi (I) dalam jangka panjang
Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.
Di propinsi Maluku, kendati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah mulai mengalami penurunan, namun angkanya masih relatif tinggi bila dibanding dengan daerah lain di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Maluku, diakibatkan karena beberapa faktor seperti, terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan volume pencari kerja yang terus meningkat.
Rendahnya penyerapan tenaga kerja itu terjadi akibat kurangnya kesempatan kerja di Maluku ini terlihat pada minimnya investasi baik investasi asing langsung maupun investasi dalam negeri, faktor keamanan, sering masih menjadi alasan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Maluku. Upaya pemerintah untuk mengarahkan para penganggur agar menekuni sektor wiraswasta tampaknya terhambat oleh faktor sosio – budaya masyarakat Maluku umumnya yang kurang mendukung ( cenderung ingin menjadi orang PNS atau orang yang bekerja di perkantoran, karena dipandang memiliki status sosial yang lebih baik ). Namun seiring dengan semakin sempitnya peluang kerja dan serta semakin tinggi tuntutan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhansehari – hari, membuat tumbuh suburnya lapangan kerja sektor informal di Maluku, terutama di Kota Ambon. Pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan khusus berkembang pesat, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak serta tukang cukur rambut.
Untuk dapat menekan angka pengangguran di Maluku, maka peran sektor swasta khususnya investasi asing langsung, sangatlah diperlukan, mengingat terbatasnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Untuk itu faktor keamanan perlu diperhatikan, kemudian penyediaan infrastruktur pendukung oleh pemerintah dan sistem birokrasi yang tidak berbelit – belit, ini akan mempermudah tejadinya investasi baik PMA maupun PMDN ( Investasi asing langsung ). Karena seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seharusnya yang menjadi motor adalah investasi karena secara teoritis dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengenyampingkan faktor – faktor non ekonomi seperti kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka kita semua akan dapat merasakan efek yang dihasilkan oleh investasi ( FDI ).
Akhirnya semua tergantung dari itikad baik semua komponen yang ada didalam propinsi Maluku ini, baik pemerintah masyarakat, LSM, dunia pendidikan, lembaga – lembaga adat dll. Karena untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang efeknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi bukan secara parsial.

Oleh
Teddy Ch. Leasiwal
Dosen Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura