BERBAGAI PERSPEKTIF TENTANG KORUPSI SERTA PENGGULANGANNYA

Masalah korupsi menyangkut berbagai aspek social. Oleh sebab itu diperlukan berbagai displin ilmu untuk menganalisanya. Kenyataan bahwa masalah korupsi dibahas oleh berbagai ilmuwan sosial menunjukkan bahwa memang korupsi ini sudah merupakan masalah sosial, yang perlu diperhatikan secara serius. Masalah korupsi ini lebih banyak dibahas dan diteliti oleh para ahli-ahli politik ( Political economic ) dan sosiologi. Ahli – ahli antropologi agak kurang tertarik pada masalah ini. Namun yang paling mengherankan adalah para ilmuwan ekonomi, walaupun memiliki peralatan analisa yang lengkap untuk melihat masalah korupsi ini, cenderung kurang berminat. Ada latar belakang ilmiah yang menyebabkan mereka kurang tertarik.

Ada beberapa pandangan tentang Masalah korupsi, yang masing – masing memiliki perspektif tersendiri

a. Korupsi sebagai Masalah Sosial – budaya
Almarhum Dr. Mohammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya.
Apakah kita dapat mengenali secara lebih konkrit kepercayaan, moralita dan kebiasaan bangsa kita yang tidak memberikan perangsang pada pemberantasan korupsi ? jawabannya memang ada, yaitu sisa – sisa sistem feodal kita. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat sendiri harus berkorban dan menderita, tidaklah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Sisa – sisa sistem feodal rupanya masih ada praktek – praktek dan tradisi yang dianggap ”wajar ”. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali moral dan tradisi sistem feodal. Inilah salah satu kesulitan berat yang selalu dihadapi oleh hakim yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi. Kalau pengadilan tidak berhasil membuktikan secara hitam diatas putih atau kalau tidak ada saksi – saksi yang dengan menganut sistem nilai baru yang anti feodal, yang benar – benar bersedia untuk membantu memperkuat uduhan korupsi maka niscaya hakim tidak mempunyai alasan kuat untuk menghukum tertuduh.
Kalau kini kita sudah yakin bahwa memang benar masalah korupsi adalah masalah budaya, lalu tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ? masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan – tindakan dibidang kebudayaan juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda kalau masyarakat secara keseluruhan sudah menganut ukuran yang sama dalam hal rasa keadilan, maka usaha pengenalan dan pengendalian korupsi akan jauh lebih mudah.
Di negara kita perubahan dari ” Orde Lama ” ke ” Orde Baru ” kemudian di ikuti dengan masa reformasi, bukannya tanpa pengorbanan yang besar. Barangkali karena masalah korupsi belum berkembang menjadi masalah yang benar – benar menggerogoti kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka penanggulangannya belum perlu dilakukan dengan revolusi. Demikianlah dengan memahami kaitan – kaitan faktor budaya, maka kita bisa mengerti mengapa usaha – usaha pemberantasan korupsi di Indonesia jarang mencapai hasil yang memuaskan.

b. Korupsi Sebagai Masalah Politik
Pada umumnya korupsi dimasukkan orang sebagai masalah politik karena menyangkut penyalahgunaan ( misuse ) kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Adapun mengapa dalam masyarakat kita, korupsi lebih dilihat sebagai masalah budaya adalah karena dalam sistem nilai budaya Indonesia sukar dicari batas antara kekuasaan publik dan kepentinan pribadi.
Pada tahun 1970 presiden Soeharto, pernah menegaskan tekadnya untuk memimpin langsung secara pribadi perjuangan untuk memberantas korupsi. Sebagai jawaban langsung atas demonstrasi mahasiswa dan kritik pers. Bila ditinjau dari kacamata politk maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan kuat dan stabil kalau pemerintah jelas jelas memerangi korupsi. Dan sebaliknya wibawanya akan merosot kalau masyarakat mendapat kesan bahwa korupsi dibiarkan merajalela.
Keyakinan pemerintah bahwa korupsi adalah merupakan masalah politik makin lama makin terlihat jelas. Sesudah komisi IV, pemerintah membentuk berbagai panitia untuk mengatur dan mengawasi manajemen Pertamina dan BULOG. Juga Presiden menginstruksikan pendaftaran kekayaan pejabat dan PNS yang harus pensiun pada umur 56 tahun. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah merupakan tugas politik yang penting bagi pemerintah.
Kalau sekarang sudah kita menyakini bahwa masalah korupsi adalah masalah politik. Pertanyaan yang paling relevan bagi para peneliti ilmu politik adalah putusan dan tindakan apa di bidang politik yang dapat mengatasi masalah korupsi ini. Dengan perkataan lain, kebijakan politik apa yang dapat dipakai untuk menjamin terkendalikannya korupsi di Indonesia. Dalam hubungan ini laporan penelitian Dr. Theodore Smith mengatakan bahwa salah satu yang penting dalam mengurangi dan memberantas korupsi adalah dengan mengurangi sentralisasi dalam struktur pemerintahan ( Desentralisasi ). Karena dengan desentralisasi akan lebih mudah dalam pengawasan dan pendeteksian penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ( korupsi ).

c. Korupsi Sebagai Masalah Ekonomi
Dalam artikel yang berjudul ”Civil Service Compensation in Indonesian” . Dr Clive Gray pada pokoknya memberikan garis besar kerangka pemikiran yang dianggap perlu mendasari satu penelitian mengenai aspek ekonomi dari korupsi dan kaitannya dengan efisiensi pelaksanaan tugas – tugas administrasi pemerintahan.
Titik tolak analisa ekonomi ( pasar ) mengenai korupsi tersimpul dalam dua defenisi, yaitu :
 Seorang PNS yang korup menganggap kantornya sebagai satu perusahaan di mana pendapatannya akan diusahakan setinggi mungkin.
 Korupsi berarti pergeseran dari model penetapan harga pemerintah menjadi sebuah model pasar bebas.

Dengan defenisi korupsi demikian, maka sogokan, uang siluman atau pungli tidak lain merupakan ” harga pasar ” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin ”membeli” barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, ijin atau secara lebih tegas; Tanda tangan. Secara teoritis harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi ” harga keseimbangan ”.
Tidak diragukan lagi bahwa analisa ilmiah yang demikian adalah sangat mengasyikkan dan relatif dibandingkan analisa politik dan kebudayaan. Karena lebih mampu menyakinkan bahwa masalah korupsi perlu kita analisa secara lugas, tanpa emosi, lepas dari pertimbangan moral. Dengan analisa ekonomi mikro sederhana, dengan menggunakan grafik – grafik yang sungguh meyakinkan, ilmu ekonomi mempunyai kemampuan luar biasa untuk membahas masalah sosial yang sensitif sebagai masalah ilmiah yang tidak kompleks. Disinilah letak keunggulan ilmu ekonomi. Ilmu yang sudah mapan dan bermutu tinggi mampu meletakkan standar – standar ilmiah tertentu, sehingga penilaiannya menjadi objektif. Kalau ilmu ekonomi memang sudah benar – benar ampuh, artinya merupakan ilmu yang relevan dan realistis, pastilah ia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa saran – saran kebijaksanaannya, kalau dilaksanakan secara baik, dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapi. Kalau sudah sampai tahap demikian, secara jujur ekonom akan mengakui bahwa ilmunya belum mencapai tingkat keampuhan seperti itu. Inilah bukti bahwa ilmu ekonomi belum ampuh, artinya belum mampu menghasilkan obat mujarab untuk mengobati satu jenis penyakit ekonomi yang disebut korupsi.
Tetapi ekonom lain akan berkata bahwa kemungkinan ketidakmampuan kebijaksanaan ekonomi untuk mengobati penyakit korupsi, bukanlah karena ilmu ekonomi belum ampuh, tetapi karena tindak korupsi tidaklah hanya mempunyai aspek ekonomi saja tetapi juga aspek politik, aspek budaya, dan aspek moral. Dengan demikian setiap masalah sosial perlu ditangani dan dianalisa secara trans-disiplin, di mana para spesialis yang menelitinya harus berusaha sungguh – sungguh untuk memperluas cakrawala penglihatannya.

Bagaimana Penanggulangannya
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.
Kalau berbicara tentang korupsi, seringkali respon dari kebanyakan masyarakat hanya datar – datar saja, bahkan ada yang menganggap biasa, lain halnya kalau kita berbicara tentang seorang pencopet atau maling ayam yang tertangkap, maka hujatan dan sumpah serapah terhadap pencopet dan maling sial tersebut akan berhamburan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Karena sebagian besar dari masyarakat kita tidak menyadari dan tidak pernah dididik bahwa sebenarnya uang yang dicuri oleh para koruptor tersebut adalah miliknya juga, dan ada haknya didalam yang hilang akibat perbuatan korupsi dari oknum tersebut. Ketika seseorang dari lingkungan kita yang mencoba untuk memberikan pengertian akan bahaya korupsi, seringkali malah ditertawakan dan dianggap aneh. Serta dianggap sok suci, sok tahu, dan lebih ironis lagi dicap mau jadi pahlawan kesiangan.
Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.
Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :
1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi, ada beberapa hal yang menurut pendapat saya adalah :
1. Kontrol sosial dari masyarakat, yang menyadari bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang, dan korupsi uang negara adalah perbuatan jahat yang direncanakan dan menyengsarakan rakyat. Bahwa koruptor itu berjuta kali lebih jahat dan kejam dari segala perbuatan kriminal lainnya. Dan perbuatan korupsi adalah perbuatan manusia bejat serta tidak bermoral.
2. Sistem hukum yang berlaku, seharusnya dalam pelaksanaan sistem hukum negara kita jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun, kalau maling ayam ketangkap masuk tahanan, sang pejabat yang ada bukti awal korupsi juga seharusnya segera dimasukkan dalam tahanan. Pelaku kriminal lainnya hanya boleh dibesuk pada jam dan waktu yang telah ditentukan, sang koruptor harusnya juga diperlakukan sama. Seringkali pihak aparat penegak hukumnya seolah – olah kalah wibawa dengan sang koruptor, jelas ini masalah moral dan mental yang perlu segera dibenahi.
3. Undang – undang korupsi, yang berlaku saat ini, terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor. Berlakukan undang – undang korupsi pembuktian terbalik dengan tambahan bahwa yang dapat dijerat dengan undang – undang ini termasuk keluarga sang pejabat.
4. Perbaikan Sistem pendidikan, mungkin dapat dirancang untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan mulai setingkat SLTP, yang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya, juga menanamkan rasa memiliki negara ini,
5. Menanamkan Perilaku yang baik, lewat kegiatan – kegiatan keagamaan.
6. Tekankan etos kerja, yang jujur.
7. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
8. Hukuman cambuk didepan umum / mati bagi para koruptor. Dengan hukuman ini akan memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi pelaku korupsi.

Daftar pustaka

Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru.

Lubis, Mochtar. 1977. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.

Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.