Landasan Politik Pendidikan

LANDASAN POLITIK PENDIDIKAN

A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiannya yang berbeda dengan hewan karena manusia itu adalah mahkluk yang memerlukan pendidikan. Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar,manusia sebagai animal educabial berarti memiliki potensi untuk dididik atau dikembangkan. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen,sehingga dapat dikatakan bahwa tugas mendidik adalah tugas yang paling tua didunia ini.
Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia.
Dengan demikian Hakekat manusia dan proses pendidikan yang terjadi pada lingkup manusia sebagai mahkluk yang dididik,dan dapat mendidik sesamanya,sehingga kebijakan pendidikan harus melibatkan anak,pendidik,dan hubungan interpersonal didalam suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya.

B. Landasan politik pendidikan
Politik pada awalnya berasal dari kata yunani politea yang diperkenalkan pertama kali oleh plato (347 SM) dengan makna hal ihwal mengenai Negara,kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles (322 SM) Ia memahami politik sebagai suatu seni untuk mengurus dan mengatur Negara,inilah yang merupakan makna pertama dari kata politik.Yang kemudian politik dipahami sebagai kegiatan suatu system poltik Negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.Dan pemahaman mengenai politik ini merupakan pemahaman yang sangat universal,yang termasuk didalamnya untuk memahami kebijakan-kebijakan tertentu untuk mewujudnyatakan tujuan –tujuan tertentu.
Menurut pendapat BN Marbun dalam kamus politik pemahaman tentang politik dibagi atas empat pokok yaitu pertama politik sebagai hal ihwal mengurus Negara,kedua politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu Negara menyakutt pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan Negara maupun pelaksanaannya,ketiga politik sebagai suatu kebijakan dan yang keempat politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu.
Sementara Miriam Budiardjo memahami politik dalam lima makna yaitu, Pertama politik adalah Negara,kedua politik adalah kekuasaan,ketiga politik adalah pengambilan keputusan,keempat politik adalah kebijaksanaan atau policy dan yang kelima politik adalah distribusi dan alokasi.Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan politik merupakan Suatu cara atau seni yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama,berdasarkan keputusan dan kebijakan yang telah diambil bersama.
Dengan demikian politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-undang sisdiknas no 20 thn 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C.Kebijakan Pendidikan.
Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan berbangsa,konsep yang sering kita dengar ,kita ucapkan dan kita lakukan,tetapi kita tidak mengetahui maknanya.Kata kebijakan (poicy) seringkali dicampuradukan dengan kata kebijasanaan (wisdom).Kedua istilah ini mempunyai arti yang sangat jauh berbeda,landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbnagan akal.
Kata pendidikan sudah dikenal oleh manusia sejak Ia dilahirkan didunia ini,karena ia dilahirkan dari seorang ibu yang secara insting akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi orang dewasa,didalam proses pendewasaan itu seorang ibu akan dibantu oleh orang-orang disekitarnya yaitu melalui proses pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan baik secara formal maupun informal.
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi,misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan public,kebijakan public adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara,yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif,legislative,dan yudikatif,dan kebijakan public mengatur kehidupan bersama.

D.Kekuasaan dan Pendidikan
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan struktur kekuasaan didalam masyarakat,Kekuasaan yang merampas hak-hak asasi manusia yang akan berakibat fatal terhadap perkembangan manusia.seperti beberapa masalah yang terjadi yang diuraikan para pakar pendidikan,Yang pertama Ki Hadjar Dewantara (karena kekuasaan colonial yang telah membatasi perkembangan pribadi manusia Indonesia dan pendidikan hanya untuk kaum colonial), kedua Romo Mangun (Negara menyusun suatu sisitem pendidikan yang pada hakekatnya telah membelengu peserta didik,terlebih orang miskin),ketiga Paulo Freire (system pendidikan yang berlaku dinegaranya sebagai bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia) dan keempat adalah seorang ekonom Amarta Sen (kemiskinan, kelaparan karena ketidak berdayaan kaum yang tertindas untuk menyatakan sesuatu sehingga membatasi perkembangann ya).
Dari bebrapa contoh diatas,peran pemerintah dalam memfasilitasi rakyat untuk mewujudakan hak asasinya,khusus dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan.bagi John Dewey masalah Kekuasaan (power) dalam dunia pendidikan memperoleh dimensi yang lain.Menurutnya pendidikan hendaknya mengembangkan kekuasaan yang berada dalam hakekat peserta didik.Kekuatan itu insting atau kebutuhan Peserta didik yang terstimulasi oleh lingkungan manusia (masyarakat) dan lingkungan alamnya.

D.Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Hakekat Pendidikan.
Pada uraian sebelumnya telah diuraikan bagaimana pandangan tentang hakekat pendidikan dilihat dari sudut pandang tentang hakekat manusia,seperti yang telah dipaparkan oleh empat tokoh pemikir seperti Kihadjar Dewantara,Romo Mangun, Paulo Freire,Dan Amartyn Sen,mereka berempat mempunyai kesamaan dalam hal melihat manusia bukan sebagai objek,tetapi sebagi subjek yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam memberikan makna terhadap kehidupannya.Dalam hal ini mereka mempunyai hak dan kebebasan (Hak memerdekan diri dalam pendidikan),tetapi pada kenyataannya kemerdekaan dan kreativitas manusia banyak terhalang dalam berbagai konstruksi,dalam kehidupan social buatan manusia (kekuasaan orang yang berkuasa).Dengan kata lain kesadaran akan pribadi yang merdeka (hak-hak asasi manusia) serta kemampuan untuk berkreativitas telah dibatasi oleh berbagai kekuasaan dalam masyarakat.
Manusia yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan apabila proses pendidikan itu sesuai denagn hakikat manusia yang bebas,karena proses pendidikan yang sejalan dengan pandangan manusia sesuai dengan hak-hak asasinya merupakan suatu proses untuk memberdayakan manusia atau proses pemberdayaan.Dalam proses memberdayakan manusia untuk mewujudkan kemerdekaannya dibutuhkan suatu lingkungan yang aman (lingkungan yang kondusif) bagi perkembangan pribadi yang merdeka.
Proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakekat manusia sebagai mahkluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusian.Proses pendidikan sebagi pemanusian terjadi dalam lingkungan alam serta lingkungan sosialnya.Oleh sebab itu,kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi-misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan,dan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan bagi perkembangan individu.
Proses pendidikan sebagai proses pemanusian terjadi dalam interaksi social.Halini berarti bahwa pendidikn merupakan milik masyarakat.Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
Suatu kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak tetapi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan didukung oleh riset dan pengembangan.Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternative kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.Kebijakan pendidikan bukanlah monopoli dari pakar pendidikan saja,tetapi berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu.

E.Filsafat Politik dan Pendidikan
Proses pendidikan merupakan tindakan dalam kehidupan manusia,manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang tak berdaya dikaruniai kebebasan yang akan berkembang sesuai dengan pertumbuhannnya serta lingkungan ynag membentuknya baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam.kebebasan yang dimiliki oleh manusia disertai denagn perkembangan akal,emosi,jasmani pada akhirnya membawa anak manusia sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.Kebebasan manusia mempunyai dua aspek yaitu kebebasan dari dan kebebasan untuk.Kebebsan bukanlah suatu kebebasan yang absolute tetapi kebebasan yang memiliki batas.Kebebbasan dari lingkungan (alam,manusia,budaya,dll)untuk pembentukan perkembangan pribadinya.
Pendidikan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari manusia sebagai mahkluk bermoral.Kajian mengenai moral merupakan bidang telaah filasafat molral.Filsafat moral dapat dirumuskan suatu kajian tentang bagaimana kita harus bertindak dan dan dengan kata lain bagaiman kita harus hidup.Filsafat moral yang melihat manusia sebagai mahkluk individu dan social.Kedua aspek kehidupan manusia disatukan oleh moral untuk mewujudkan kemanusian.
Kajian filsafat mengenai kehidupan manusia ialah filsafat politik.Filsafat politik studi evaluative tentang masyarakat.Dengan demikian kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada ilmu politik normative(ilmu yang mengkaji atau mengevaluasi masyarakat yang ada maupun yang akan lahir) yang dalam masyarakat Indonesia berarti mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral pancasila.Sebagai contoh misalnya kebijakan pendidikan yang tidak merata dan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi tentunya bertentangan denagn nilai-nilai moral Pancasila.
Nilai-nilai luhur pancasila berpijak atau bertumpu pada konsep kemakmuran dan keadilan hal itu berarti kemakmuran yang dicita-citakan harus dinikmati dan merupakan hak semua warga Negara Indonesia tanpa kecuali dengan memberikan kesempatan yang sama merata pada seluruh rakyat untuk menggapainya ,hak yang sama untuk mengecap pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu/berkualitas ,menggunakan semua fasilitas (sarana dan prasarana pendidikan).
Dan demikian pula kebijakan pendidikan dalam era globalisasi yang terlalu melihat keluar (outward looking) sehingga meninggalkan masalah-masalah domestic,benar kita harus mempersiapkan bangsa kita untuk menghadapi era globalisasi tersebut tetapi kita harus sadar bahwa perkembangan pendidikan kita masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga, ini adalah masalah-masalah yang konkrit dalam dunia pendidikan kita ditanah air,jadi kita benahi dulu mutu pendidikan dalam negeri kita kemudian kita mempersiapkan bangsa kita untuk menunju pasar bebas tersebut. Karena jika tidak akan mengakibatkan frustasi bagi rakyat banyak atau merasa tercerabut dari budaya lokal tempat dimana ia berpijak.
Kebijakan politik diera globalisasi hendaknya juga diarahkan /ditujukan untuk memperkuat rasa harga diri manusia Indonesia,karena dengan rasa harga diri yang kuat manusia itu mempunyai kemerdekaan (manusia yang bermutu,manusia yang siap pakai).Identitas manusia,identitas kelompok,identitas suatu bangsa merupakan ungkapan dari kemerdekaan seseorang dalam menentukan eksistensinya sendiri didunia ini (ia akan menentukan kemana arah ia akan melangkah sesuai kualitas dirinya)Inilah wujud kebijakan pendidikan yang didasarkan kepada moral Pancasila.

F. Kebijakan Pendidikan berdasarkan Fakta dan Informasi.
Pada tataran filsafat pendidikan kita lihat proses lahirnya visi dan misi pendidikan yang dijabarkan berdasarkan filsafat manusia.Perumusan visi dan misi pendidikan juga mendapat sumbangan dari filsafat politik,ilmu politik,kajian-kajian sosiologi ekonomi dan budaya,Semua kajian tersebut diproyeksikan kedalam kehidupan manusia yang konkrit melalui analis SWOT ( strenght weakness opportunity threat )kekuatan,ancaman.kelemahan dan peluang.Dalam analisis tersebut terlihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan,kesempatan-kesempatan terbuka apa saja dan ancaman yang terdapat didalam masyarakat sehingga hasil analisis tersebut menjadi masukan pada tataran teori pendidikan, yang akan menghasilakan kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk diberlakukan.
Proses pendidikan merupakan kajian dari ilmu pendidikan yang bersifat praksis,ilmu pendidikan dapat dipelajari dari belakang meja tanpa unsure-unsur dari pendidikan seperti peserta didik dan pendidik,tujuan pendidikan dan kebijakan pendidikan.proses pendidikan terjadi dalam lingkungan pendidikan yang mana didalamnya terdapat stakeholdernya yaitu peserta didik,pendidik orangtua,masyarakat dan Negara.oleh sebab itu teori pendidikan tidak akan berhasil,tidak efektif dan bahkan mandul tanpa dipraktekan karena kita tidak akan mengetahui konsekuensinya.
Prof Hargraves dari London menyatakan bahwa ilmu pendidikan akan mandek dan tidak akan berkembang karena tidak mendapatkan input dari praktek pendidikan.Oleh sebab itu menurut Polato ilmu pendidikan itu bukan berada didalam goa tetapi terjadi dalam hubunga interaksi antara pendidik dan peserta didik.Demikian juga keadaan pendidikan kita di tanah air,hal ini disebabkan karena karena putusnya hubungan dengan praktik pendidikan ,dengan sendirinya banyak kebijakan pendidikan di Indonesia bukan ditentukan oleh data dn informasi di lapangan,tetapi berdasarkan lamunan atau denagn menggunakan dugaan-dugaan yang tidak relevan denagn ilmu pendidikan yang terpokus pada kebutuhan peserta didik.
Kebijakan pendidikan yang berdasarkan pada filsafat moral harus diwujudkan dalam bentuk tindakan dan mengandung dua pokok permasalahan diantaranya;
 Pengembangan ilmu pendidikan
 Pengembangan profesionalisme Guru.
Pengembangan ilmu pendidikan dalam pengertian bahwa kebijakan pendidikan yang dilaksanakan harus mendapatkan input dan informasi dari lapangan berdasarkan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.sehingga hasilnya benar-benar valid.Pelaksanaan serta evaluassi kebijakan pendidikan juga menuntu peran serta dari guru atau para pendidik yang professional karena dari mereka-merekalah dapat disusun kebijakan pendidikan berdasarkan hasil riset dan fakta-fakta yang positif dari lapangan.Menurut UU No.14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen menuntut terbinanya guru professional yang bukan semata-mata ditentukan oleh ijazah formal,terutama dalam partisipasinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Dinegara-negara berkembang seperti Inggris dan Amerika Partisipassi aktif dari para pendidik dalam peminaan keprofesionalan telah diterapkan.Yaitu dengan dibentuknya salah satu wadah untuk menampung sekolah –sekolah yang berperan serta dalam pengemabngan profesionalannya,dan mereka digabungkan dalam Professional Development School(PDS).Dan hal ini memberikan hasil yang sangat baik,karena bukan saja meningkatkan profesinalitas guru tetapi tetapi juga peran serta masyarakat dalam pendidikan seperti dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan pendidikan.dan wadah ini juga memberikan arti yang sebenarnya dari pendidikan (sekolah) yang otonom.
Kebijakan pendidikan yang benar ketika kebijakan tersebut telah valid,dengan demikian kebijakan akan tumbuh dari bawah meskipun pada kenyataanya kebijakan itu dirumuskan dan diinstruksikan dari atas (pemerintah pusat atau pemerintah daerah).Kebijakan pendidikan yang tidak berakar dilapangan akan sulit diterapkan dilapangan dan akan sulit untuk menentukan tingkat keberhasilannya,dengan demikian akan melahirkan suatu budaya yaitu budaya asalkan bapak senang (ABS) yang mana hasil yang dilaporkan belum tentu sesuai dengan kenyataan dilapangan,hal ini tergambar pada silih bergantinya kurikulum disekolah,apakah pernah kita melihat fakta-fakta dilapangan bagaimana sosialisasi dari kurikulum,bagaimana kesiapan para pendidik dalam penerapannya.
Sebagai contoh,berhasil tidaknya suatu proses pendidikan tidak semata-mata diukur dari kuantitatif seperti naik presentasi lulusan,nilai-nilai komulatif, untuk semua jenis dan jenjang pendidikan,atau gedung-gedung pendidikan yang bagus,tetapi proses pendidikan dilihat dari kualitas pendidikan seperti sejauh mana para lulusan (output) dipakai pada dunia kerja,sejauhmana pendidikan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat,sejauhmana para lulusan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (Eterpreneur).

G.Implementasi Landasan politik pendidikan.
Sebagaiman yang telah diuraikan diatas bahwa manusia sebagai animal educabili yang mana manusia itu mempunyai potensi untuk didik dan atau dikembangkan,dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan kemanusiannya (animal educandum) sehingga manusia membutuhkan pendidikan sebagai sesuatu yang mutlak.
Proses pendidikan terjadi dalam masyarakat yang berbudaya.Kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi dari suatu anggota masyarakat,Proses pendidikan adalah suatu proses untuk mencerdaskan bangsa.untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu dibuthkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu.
Sejarah membuktikan kepada kita bahwa pendidikan ditanah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan mulai dari masa Kolonial sampai kepada masa orde Baru.Pada masa colonial Pendidikan yang berjalan tidak merata yang hanya diprioritaskan bagi anak colonial dan bangsawan,sedangkan anak bumi putera hanya mengecap pendidikan seadanya ,karena dipersiapkan untuk menjadi pegaawai pemerintah rendahan.
Pada era kemerdekaan orde lama proses indoktrinasi idiologi pendidikan dipaksakan melalui pendidikan pendidikan ynag berjalan pada semua tingkatan pendidikan ,baik yang dilaksanakan oleh pemerinah maupun pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat,hal ini membuktikan bahwa kekuasaan kebebasan manusia untuk kepentingan Negara.
Era orde baru memang membawa perubahan,pendidikan diabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakayat,tetapi pada akhirnya kekuasaan orde baru berubah dimana lebih mementingkan masyarakat tertentu.Sistem pendidikan pada orde baru mengalami kegagalan dengan menghasilakn generasi yang tertekan sehingga menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri,khususnya generasi muda dengan melakaukan perlawanan melalui demonstrasi-demonstrasi sehingga runtuhlah rezim Soeharto.
Runtuhnya rezim Soeharto maka lahirlah era Reformasi,yang mana dituntut suatu hak kebebasan individu yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat,Untuk itu cara-cara yang berkuasa pada era erde lama dan orde baru seperti dictator dan indoktrinitif didalam masyarakat dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah perlu diganti dengan cara yang demokratis.
Sejak era reformasi sangat dirasakan adanya perubahan-perubahan pada setiap sendi kehidupan kita samapi kedalam kehidupan pendidikan kita,Sistim pendidikan kita telah diganti dengan system pendidikan yang terdesentralisasi sejalan dengan lahirnya UU pemerintahan otonom didaerah.
Reformasi juga terjadi pada dunia pendidikan kita,reformasi kurikulum yang berlangsung dari kurikulum 1947(rencana pengajaran) ,kurikulum 1952 (rencana pengajaran terurai),kurikulum 1968 (untuk pembentukan etiaka),kurikulum 1975(Orientasi pada tujuan),kurikulum1984(berorientasi pada tujuan instruksional),kurikulum 1994(berorienbtasi pada materi isi),krikulum 2004(kurikulum berbasis kompetensi)dan yang terakhir kurikulum 2006 (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan reformasi pendidkan in juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita,khususnya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era globalisasi (pasar bebas).
Disamping kurikulum proses pendidikan juga ditunjang oleh factor-faktor yang lain seperti fasilitas sekolah (gedung-gedung sekolah yang dilengkapi dengan srana dan prasarana lainnya) untuk masalah ini juga tidak terjadi pemerataan karena masih terdapat yang tidak memenuhi criteria untuk dijadikan tempat belajar (hanya layak sebagai kandang hewan),hal ini membutuhkan kejelian pemerintah dalam kebijakan pemerintah khususnya masalah pendanaan agar tersentuh sampai kedaerah-daerah pelosok.
Disamping itu juga profesionalisme guru, salah satu bentuk kebijakan pendidikan yaitu dengan membentuk Badan Sertifikasi Nasional pendidikan (BSNP) apakah badan ini terdiri dari ahli-ahli pendidikan yang mempuyai kompetensi untuk melakukan tugasnya dengan baik atau sebaliknya.Untuk meningkatkan profesionalisme guru juga membutuhkan pendanaan oleh sebab itu kiranya dinaikan dana APBN oleh pemerintah untuk pendidikan kiranya dapat merubah mutu pendidikan kita.

H.Kesimpulan
Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi,misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.
Kebijakan pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan,sesuai yang dikemukakan oleh pakar pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara,Romo Mangun,Paoulu FiereDan Amarta Sen,kekuasaanlah yang mempreteli hak-hak kebebsan manusia untuk mengecap pendidikan.
Dengan demikian kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada ilmu politik normative(ilmu yang mengkaji atau mengevaluasi masyarakat yang ada maupun yang akan lahir) yang dalam masyarakat Indonesia berarti mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral pancasila.Kebijakan pendidikan harus berdassarkan teori dan kenyataan dilapangan agar dapat menjadi masukan untuk kebijakan pendidikan beikutnya.

I. Saran.
Bagi para pemegang hak untuk mengambil kebijakn khususnya kebijakn politik kiranya dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 Pendidikan merupakan Hak asasi Manusia
 Culture buday bangsa kita
 Letak geografis bangsa kita
 Keadaan psikologis peserta didik kita
 Profesionalisme pendidik kita.sehingga apapun yang menjadi hasil perumusan dari kebijakan pendidikan semua masalah-masalah tersebut dapat terjawab.