Maluku Oh…Investasi, oh….pengangguran

Perkembangan investasi yang mengesankan sejak awal Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pangsa investasi dalam pembentukan PDB. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut diantaranya adalah kebijakan dibukanya Penanaman Modal Asing ( PMA ), kebijakan subsidi suku bunga, melalui penyaluran berbagai skim kredit likuiditas, dilepaskanya pagu kredit perbankkan, deregulasi sector perbankkan yang mempermudah untuk pendirian bank serta deregulasi di pasar modal. Semenjak diterapkan kebijakan – kebijakan tersebut , sumber – sumber pembiayaan investasi menjadi lebih beragam karena tidak terkonsentrasi pada pinjaman luar negeri saja. Hal tersebut pada akhirnya mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Pengaruh pangsa investasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto ( PDB ) cukup tinggi.
Sejak awal tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong dengan adanya peningkatan investasi dan perluasan sector industri. Namun setelah terjadi krisis keuangan antara tahun 1997-1998 telah memperlemah system keuangan dan kepemerintahan yang akhirnya menyebabkan penurunan investasi dan terjadi perlambatan perkembangan sector swasta. Krisis ekonomi yang terjadi menyebkan turunnya kegiatan ekonomi serta menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi kedepan.
Disektor perbankkan, krisis ekonomi menyebabkan intermediasi perbankkan tidak berjalan normal sehingga mendorong terjadinya fenomena credit crunch. Sebagai alternative terhadap berkurangnya sumber pembiayaan perbankkan, pembiayaan dari sector lain mulai berkembang. Salah satunya adalah penerbitan obligasi oleh korporasi terutama setelah trend penurunan suku bunga terjadi dan penggunaan modal sendiri.
Investasi menurun drastis, sebagai gambaran tingkat investasi hanya tinggal 16% dari Produk Domestik Bruto ( PDB ), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%. Secara umum, sebagai akibat dari terbatasnya sumber pembiayaan investasi menyebabkan pangsa investasi turun
Dilihat dari sisi penggunaannya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi. Kontribusi sektor ini tehadap PDB jauh melampaui sektor ekspor. Besarnya kontribusi sektor konsumsi rumah tangga terhadap PDB sesungguhnya mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat, mengingat pertambahan konsumsi juga tergantung pada pendapatan. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan cukup signifikan. Namun agar bisa berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi seharusnya juga ditopang oleh investasi dan bukan lebih banyak ditopang konsumsi seperti sekarang ini. Pemerintah seharusnya lebih mendorong investasi agar penyerapan tenaga kerja dan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lain juga semakin optimal. Biasanya, konsumsi cepat jenuh dan kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi sesuatu akan segera jenuh pada jangka waktu tertentu.
Perekonomian negara miskin seringkali mengalami kesulitan tumbuh karena mereka adalah miskin. Persoalan ini sering disebut sebagai “lingkaran setan kemiskinan“. Untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan, suatu negara harus mampu melakukan akumulasi modal ( capital ) melalui tabungan masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap berikutnya. Akan tetapi masyarakat miskin tidak memiliki tabungan yang cukup, maka akumulasi modal tidak terjadi. Salah satu alternative yang ditawarkan para ahli pembangunan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pemanfaatan peminjaman luar negeri.
Disamping persoalan capital, Negara – Negara yang berkembang mengalami masalah dalam mengatur penggunaan dana pinjaman luar negeri. Sebagai akibatnya, efektifitas penggunaan dana pinjaman luar negeri menjadi tidak efisien. Masalah ini telah mendorong pemerintah untuk memilih penanaman modal secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan foreign direct investment ( FDI ). Konsep pembangunan dengan memanfaatkan modal asing dalam hal ini Foreign Direct Investment sebagai sumber pembiayaan investasi dipandang cukup dapat memberi pengaruh yang besar terhadap kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Setelah krisis 1998 jumlah proyek baru PMA, paling tidak berdasarkan data persetujuan dari BKPM, sempat mengalami peningkatan. Namun setelah tahun 2000, jumlahnya menurun dan cenderung akan berkurang terus. Satu hal yang menarik dari data BKPM tersebut adalah bahwa sejak krisis, jumlah proyek baru PMA rata-rata per tahunnya lebih besar daripada jumlah proyek baru PMDN (penanaman modal dalam negeri). Ini menandakan bahwa ada perkembangan investasi langsung/jangka panjang di dalam negeri, khususnya dalam periode pasca krisis dan peran PMA jauh lebih penting daripada PMDN. Namun demikian, dilihat dari nilai netonya (arus investasi masuk–arus keluar), gambarannya setelah krisis lebih memprihatinkan; walaupun pada tahun 2002 dan 2004 sempat kembali positif, (Tulus Tambunan Kadin-Indonesia – Jetro , 2006 ), Lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia.
Sejalan dengan prospek investasi asing langsung (FDI) yang belum cerah, pertumbuhan kredit investasi yang masih lambat dan ketergantungan pertumbuhan pada konsumsi, pertambahan lapangan kerja pun masih sangat kecil. Bersamaan dengan tuntutan aktivis buruh menaikkan upah di atas 20 persen, banyak perusahaan besar menyatakan rencana pengurangan pekerja alias PHK. Karena pengangguran yang sudah 10,8 persen belum mendapat pekerjaan dan angkatan kerja baru bertambah, maka dapat pengangguran pasti meningkat.
Lemahnya pangsa investasi, baik didalam negeri maupun asing, telah menghambat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Karena dengan investasi diharapakan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan kerja yang layak kepada masyarakat. Pada kenyataannya pengangguran di Indonesia semakin meningkat diikuti kesempatan kerja yang kurang memadai. Akibat semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Padahal, tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri (Branso dan James, 1981).
Harrod-Domard mengatakan bahwa investasi memainkan peran ganda. Disatu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (productive capacity) dalam perekonomian, sementara disisi lain investasi juga akan menciptakan permintaan (demand creating) di dalam perekonomian. Oleh kerena itu, H-D menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Aspek yang dikembangkan adalah aspek yang menyangkut peranan investasi (I) dalam jangka panjang
Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.
Di propinsi Maluku, kendati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah mulai mengalami penurunan, namun angkanya masih relatif tinggi bila dibanding dengan daerah lain di Kawasan Indonesia Timur (KTI). Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Maluku, diakibatkan karena beberapa faktor seperti, terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan volume pencari kerja yang terus meningkat.
Rendahnya penyerapan tenaga kerja itu terjadi akibat kurangnya kesempatan kerja di Maluku ini terlihat pada minimnya investasi baik investasi asing langsung maupun investasi dalam negeri, faktor keamanan, sering masih menjadi alasan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Maluku. Upaya pemerintah untuk mengarahkan para penganggur agar menekuni sektor wiraswasta tampaknya terhambat oleh faktor sosio – budaya masyarakat Maluku umumnya yang kurang mendukung ( cenderung ingin menjadi orang PNS atau orang yang bekerja di perkantoran, karena dipandang memiliki status sosial yang lebih baik ). Namun seiring dengan semakin sempitnya peluang kerja dan serta semakin tinggi tuntutan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhansehari – hari, membuat tumbuh suburnya lapangan kerja sektor informal di Maluku, terutama di Kota Ambon. Pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan khusus berkembang pesat, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak serta tukang cukur rambut.
Untuk dapat menekan angka pengangguran di Maluku, maka peran sektor swasta khususnya investasi asing langsung, sangatlah diperlukan, mengingat terbatasnya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Untuk itu faktor keamanan perlu diperhatikan, kemudian penyediaan infrastruktur pendukung oleh pemerintah dan sistem birokrasi yang tidak berbelit – belit, ini akan mempermudah tejadinya investasi baik PMA maupun PMDN ( Investasi asing langsung ). Karena seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seharusnya yang menjadi motor adalah investasi karena secara teoritis dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengenyampingkan faktor – faktor non ekonomi seperti kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka kita semua akan dapat merasakan efek yang dihasilkan oleh investasi ( FDI ).
Akhirnya semua tergantung dari itikad baik semua komponen yang ada didalam propinsi Maluku ini, baik pemerintah masyarakat, LSM, dunia pendidikan, lembaga – lembaga adat dll. Karena untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang efeknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi bukan secara parsial.

Oleh
Teddy Ch. Leasiwal
Dosen Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura

Mencermati Kompleksitas Kemiskinan Dalam Pembangunan Oleh Teddy Christianto Leasiwal

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan telah ada sejak dulu. Upaya untuk memberantas kemiskinan seringkali mengalami banyak hambatan. Hal ini disebabkan karena terjadi pembiasan pemahaman terhadap kemiskinan itu sendiri. Akibatnya sulit untuk mendekteksi tingkat kemiskinan secara akurat. Upaya pemerintah membuka lapangan kerja, dengan cara memberi ruang untuk investasi, dengan harapan akan mengakibatkan efek multiplier pun tidak membawa dampak yang siginifikan. Dengan kompleksitasnya ini maka kita di ajak untuk memahami,apa yang sebenarnya terjadi dan di mana posisi kita dalam garis kemiskinan.
Kata kunci : Kemiskinan, pengangguran, investasi.

Pendahuluan
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi (sawah, hewan piaraan dll). Bila dilihat dalam ukuran kehidupan modern pada masa kini, bisa kita katakan menjadi miskin karena, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan oleh setiap bangsa belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara miskin dan negara berkembang. Ada yang kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin.
Perekonomian negara miskin seringkali mengalami kesulitan tumbuh karena mereka adalah miskin. Persoalan ini sering disebut sebagai “lingkaran setan kemiskinan“. Untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan, suatu negara harus mampu melakukan akumulasi modal ( capital ) melalui tabungan masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap berikutnya. Akan tetapi masyarakat miskin tidak memiliki tabungan yang cukup, maka akumulasi modal tidak terjadi.
Salah satu fokus kebijaksanaan pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Memacu pertumbuhan ekonomi,memerlukan banyak variabel yang mempengaruhinya antara lain variabel modal. Namun pemerintah sendiri kesulitan untuk menyiapkan modal yang besar secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, maka salah satu sumber utama adalah pembiayaan eksternal yang antara lain dari investasi asing.
Investasi merupakan komponen PDB dari sisi permintaan yang relative lebih sulit untuk diprediksi pergerakannya dibandingkan dengan komponen lain, seperti konsumsi swasta, ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga terjadi kenaikkan tingkat pengangguran. Akibatnya Indonesia mengalami permasalahan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan atau merangsang kembali iklim investasi di Indonesia, yang telah mengalami keterpurukan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa terlihat dengan makin banyaknya perusahaan menutup usahanya di Indonesia atau memindahkanya ke negara lain yang memiliki iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif.
Kebijakan membuka kran dan merangsang iklim investasi diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya adanya peningkatan pendapatan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi ( Stern 2002 ).
Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seharusnya yang menjadi motor adalah investasi karena secara teoritis dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Selain itu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja penduduk akan meningkatkan Agregat Supply. Pergeseran Agregat Supply, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang secara matematis ditulis:
Y = f ( N, T, K, SDM, INF)
Peningkatan teknologi, sumberdaya manusia dan infra struktur produksi akan menyebabkan fungsi produksi meningkat sehingga agregat supply juga meningkat, yang ditunjukkan pada gambar 1. (Budiono,1992)

Gambar 1.
Peningkatan Agregat Supply akibat peningkatan Kurva produksi

Keterangan : Y = produksi
N = tenaga kerja
K = teknologi
SDM = sumber daya manusia
INF = infrastruktur
NS = Penawaran tenaga kerja
W = tingkat upah
ND = permintaan tenaga kerja
NS-ND = L ( W/P )
Y/N  0 , Y/NT  0 , Y/SDM  0 , Y/INF  0
Pandangan mainstream economy terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja. Dengan pertimbangan maksimisasi keuntungan, dan dengan asumsi perusahan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL) VMPL menunjukkan tingkat upah maskimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum. Analisis tradisonal terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (leiusre).
Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan ini terjadi oleh karena di satu pihak , semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan besar. Salah satu teori ekonomi terkenal yang menganalisa hubungan antara investasi dengan tingkat pertumbuhan adalah teori Harord-Domar. Teori ini menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan, K, dengan GNP, Y, yang diformulasikan sebagai rasio modal/output ( capital output ratio /COR ). Secara sederhana dapat diformulasikan :
ΔY/Y = s/k
Dimana ΔY/Y adalah tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP
s adalah rasio tabungan nasional
k adalah rasio modal atau output nasional

Jika ada pertumbuhan ekonomi maka, secara hitung – hitungan ekonomi akan terjadi efek pada masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, sehingga orang mempunyai kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Pengangguran berkurang, kemiskinan pun berkurang. Itu menurut teori ekonomi. Namun demikian kenyataan tidak seperti demikian.karena selain faktor – faktor ekonomi ada faktor – faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Salah satu teori yang menunjukkan bahwa faktor lain diluar faktor ekonomi yang menentukan pembangunan adalah teori dari Rostow. Pembangunan menurut Rostow bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertania kearah pentingnya sektor industri melainkan juga mensyaratkan terjadinya aspek sosial politik dan budaya berupa hal-hal berikut ( Sadono Sakirno 1982) :
 Terjadinya perubahan orientasi dari institusi sosial, poitik, ekonomi dari berorientasi kedalam negeri (inward looking) menjadi berorientasi ke luar negeri (outward looking). Tantangan dan peluang bukan hanya berlingkup domestik tetapi juga berlingkup internasional.
 Terjadinya perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi mempunyai jumlah anak sedikit.
 Terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif ke arah investasi yang produktif ( menabung di perbankan menjadi menginvestasikan pada sektor riil ).
 Terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memiliha pemimpin berdasarkan keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan, dengan lebih menekankan pada pentingnya nilai – nilai demokratis.
 Terjadiya perubahan dalam memandang alam, dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong perkembangan.

Permasalahan
Selama ini kemiskinan lebih sering ditinjau dari segi ekonomi alasannya karena segi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal persoalan kemiskinan mempunyai kaitan juga dengan berbagai segi antara lain segi sosial, budaya, sosial politik serta lingkungan (alam dan geografis). Untuk itu menelaah dan mencermati kemiskinan secara multidimensional (menyeluruh) sangat diperlukan guna mengatasi persoalan kemiskinan ini. Disadari atau tidak, Kemiskinan dan kemakmuran seringkali berdampingan di suatu wilayah baik itu di desa, di kota, di negara – negara miskin, negara berkembang bahkan di dalam suatu negara yang maju dan kaya sekalipun. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami situasi dimana terjadi perbedaan tingkat hidup atau kita sering sebut dengan kesenjangan antara miskin dan kaya. Sejak awal pembangunan, yang dimulai oleh masa pemerintahan orde baru sampai dengan pemerintahan saat ini. Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan trade-off terhadap pemerataan. Strategi ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran penting untuk mendorong kekuatan entrepreneur. Dengan harapan terjadinya efek trickle down. Namun apa yang diharapkan tidak tejadi. Permasalahan timbul adalah kemacetan mekanisme trickle down effcts, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan ksejahteraan yang merata tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan kata lain, di satu sisi penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat, itu terlihat pada data tabel 1, dimana angka kemiskinan tertinggi masih terpusat di desa.
Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan ( lihat tabel 1 ). Hal ini sangat kontradiktif dengan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif mengalami peningkatan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. dengan melihat data yang ada terlihat bahwa kemiskinan terpusat pada desa – desa, ini disebabkan desa – desa cukup terisolasi untuk mendapatkan akses bagi pembangunannya, Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu fakta kemiskinan adalah angka pengangguran yang juga semakin meningkat ( tabel 2 ).

Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif lebih rendah daripada yang dilakukan di negara-negara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali ( lihat tabel 2 ). Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pengangguran.
Mengacu pada berbagai kebijakan maupun strategi pemerintah. dalam mengentaskan kemiskinan , baiknya kita perlu mengetahui mengenai konsep maupun penyebab dari kemiskinan secara komprehenship, sehingga tidak ada pendewaan pada satu aspek saja dalam melihat kemiskinan, mengingat masalah kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi.

Pembahasan
Konsep dan Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) penduduk yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan penduduk tersebut. fakta menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan kemiskinan di dalam masyarakat. Karena permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah, dengan kata lain memiliki kompleksitas yang tinggi. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Kemiskinan dapat juga dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:
 Kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
 Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
 Kemiskinan kultural, berkaitan erat dengan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
 Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.
Kemiskinan juga dapat dibedakan /disebabkan oleh dua hal, yakni kemiskinan alamiah (natural ) dan karena buatan ( artificial ). Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.
Beranjak dari kedua tipe kemiskinan itu, berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati masalah kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio -antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat.
Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Disisi lain, pendekatan sosio – antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural).
Dalam arti proper kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.
BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Penyebab Kemiskinan
Ada pandangan yang mengatakan bahwa proses pemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan. Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Lipton dan Vyas: “Small, interlocking urban elites – comprising mainly businessmen, politicians, bureaucrats, trade-union leaders and supporting staff of professionals, academics and intelectuals – can in a modern state substantially control the distribution of resources”.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan ( segi ekonomi ) saja tidak mampu memecahkan permasalahan kemiskinan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu :
1. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk,
4. Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.
Sedangkan Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
a. Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
c. Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
d. Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural and ethnic factors: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
h. Explotative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
i. Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
j. International processes: bekerjanya sistemsistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.
Selain beberapa faktor di atas, masih menurut Nasikun, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:
 Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
 Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
 Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
 Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
 Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.
Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:
(1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
(2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
(3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
(4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
(5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
(6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
(7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya;
(8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);
(9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya, seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pinjaman luar negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 milyar, namun tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja..

Strategi Pengentasan Kemiskinan
Teori ekonomi mengatakan bahwa untak memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan modal maka diharapkan produktifitas akan meningkat.
Namun, persoalannya tidak semudah itu. Lantas apa yang dapat dilakukan? Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengentasan kemiskinan ini :
 Aspek multidimensional. Karena sangat kompleks dan rumit, maka seluruh aspek, baik aspek ekonomi, aspek budaya, aspek sosial, aspek politik, aspek kesehatan, aspek agama dll harus diperhitungkan untuk menjadi dasar pijak dalam mengentaskan kemiskinan.
 Penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya masyarakat ( kategori miskin ) untuk menjadi produktif karena yang dilihat adalah potensinya. Dalam hal ini potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial.
 Masyarakat yang dikategorikan miskin harus terlibat sebagai pelaku perubahan yang aktif dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan bukan sebagai objek atau bisa katakan sebagai aspek pemberdayaan masyarakat.
 Melibatkan semua unsur dalam masyarakat seperti LSM dan lembaga – lembaga keagamaan.
 Adanya keterbukaan dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan karena dengan demikian pemerintah bisa lebih memahami kondisi riil yang terjadi ditengah – tengah masyarakat, begitu juga dengan masyarakat dapat memahami apa yang akan dilakukan pemerintah, sehingga tercipta suatu sinergi yang baik, bagi pengentasan kemiskinan.
Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kesimpulan
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara untuk mengetahui akar dari kemiskinan dan penanggulangannya pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer dengan memperhatikan variabel – variabel kemiskinan secara holistik tidak sepotong – potong. Misalnya, dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan.
Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan yang akan digunakan dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Kunci untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengupayakan masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau menjadi miskin, setelah itu, kemudian ditopang oleh kebijakan yang komprehensip dari pemerintah terhadap kemiskinan.

Daftar Pustaka
Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.
Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta 1992.
Deperindag, Perkembangan Ekonomi Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, Jakarta 2004

Economic Development and Cultural Change vol.35 No.4 (October Mankiw, 2000, Macroeconomics, fourth edition, Worth Publisher, United States of Amerika.

Ellies, S. The Dimension of Poverty. Kumarian Press. 1994.
Info URDI Vol. 14 PROFIL KEMISKINAN DI PERDESAAN Oleh : Tatag Wiranto Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas.

Jarnasy, Owin. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta. 2004.

Menciptakan Lapangan Kerja Melalui Investasi: Saran-Saran dari Masyarakat Donor Untuk Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia Oktober 2004, naskah Indonesia Policy Briefs http://www.worldbank.or.id – January 2005

Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.

Sadono Sakirno, Ekonomi Pembangunan , UI Press, Jakrata, 1982

Salim, E. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Idayu. Jakarta
Lewis, Oscar. Kebudayaan Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1996

Todaro, Michael P. 1994). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Keempat (terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar), Penerbit Erlangga, Jakarta

United Nations Declaration. Millenium Development Goals: a Compact among Nations to End Human Poverty in 2015. 2000.

Teddy Christianto Leasiwal, lahir di Ambon thn 1977, Lulus SMA Tahun 1995 dari SMA Xaverius Ambon, tahun 1995 Menempuh pendidikan D1 di Institut Pembangunan Surabaya, Menamatkan studi S1 dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan, tahun 2001 dan tahun 2004 menyelesaikan S2 dengan konsentrasi Studi Pembangunan. Saat ini sedang menempuh S3 Ilmu Ekonomi, konsentrasi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Diponegoro, Semarang. Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (IESP) Universitas Pattimura, Maluku. Juga mengajar pada STAKPN Ambon (2004 – sekarang). Mengajar mata kuliah Ekonomi Makro, Mikro, Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan dan Metodologi Penelitian. Karya yang pernah ditulis ; ”Kepuasan Nasabah Pengguna ATM BCA di Kota Malang”( Majalah BCA ) . Pengaruh Akses Kredit terhadap Peninkatan Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Ambon,studi pada BRI AMBON ( Lembaga Penelitian Univ. Pattimura ).Memahami Kompleksitas Kemiskinan, Menulis artikel pada koran – koran lokal di Maluku.

Francis Ysidro Edgeworth, 1845-1926.

Francis Beaufort Edgeworth was a restless philosophy student at Cambridge on his way to Germany when he decided to elope with a teenage Catalonian refugee he met on the steps of the British Museum. One of the outcomes of their marriage was Ysidro Francis Edgeworth (the name order was reversed later), who was destined to become one of the most brilliant and eccentric economists of the 19th Century.
Edgeworth was born in 1845 in Edgeworthstown, County Longford, Ireland into a large, well-connected and eccentric Anglo-Irish landowning family. The famous novelist Maria Edgeworth, of Castle Rackrent fame, was his (elderly) aunt. Although Edgeworth was the fifth son of a sixth son, all the other heirs eventually died, leaving him to inherit Edgeworthstown in 1911. A lifelong bachelor (for a brief period, he hopelessly attempted to court Beatrice Potter), the Edgeworth line died out with him.
Edgeworth was educated at Edgeworthstown by tutors until 1862, when he went on to study languages and the classics at Trinity College, Dublin. He proceeded in 1867 to Oxford (initially at Exeter, then Magdalen and then, finally, from 1868, Balliol College). He graduated in 1869 with a First in Literae Humaniores, but his degree was only awarded in 1873.
Around 1870, Edgeworth moved to Hempstead, in the environs of London. Very little is known about the next decade of his life. Edgeworth subsisted on private income. He must certainly have studied law, for in 1877, he was called to the bar by the Inner Temple. It is also presumed that he learnt mathematics and statistics on his own. It is likely that his interest in this topic was “inherited” from his father’s friend, William Rowan Hamilton, from his Oxford tutor, Benjamin Jowett, and from his close friendship with his Hempstead neighbor, William Stanley Jevons.
In his first book, New and Old Methods of Ethics (1877), Edgeworth combined his interests, applying mathematics — notably the calculus of variations and the method of Lagrangian multipliers — to problems of utilitarian philosophy. His main concern, following up on Sidgwick, was “exact utilitarianism”, defined loosely as the optimal allocation of resources that maximized happiness of a society. He argued that ultimately it falls upon the “capacity for pleasure” of people in a society. He recognized that, under uncertainty, “equal capacity” ought to be assumed. However, he then went on to argue that certain classes of people “obviously” have a greater capacity for pleasure than others (e.g. men more than women), and thus some amount of inequality is justifiable on utilitarian principles. He struck a Darwinist note when, in an attempt to sound optimistic, he argued that “capacities” would evolve over time in a manner that the egalitarian solution would become justifiable in the future. He resurrected his argument, and gave it a more frighteningly eugenicist tinge, in his 1879 paper.
Although qualified as a barrister, Edgeworth did not practice law but rather fell into the academic underground of Victorian Britain for the next decade. Edgeworth lectured on a wide variety of topics (Greek, English theatre, logic, moral sciences, etc.) in a wide variety of settings, from Bedford College for Women in London to Wren’s private training school for Indian civil servants. The pay was miserable and prestige non-existent. A hopelessly impractical and deferential man, his applications for more permanent and lucrative positions at established academic institutions met with heartbreakingly little success.
He was giving evening lectures on logic at King’s College, London when he published his most famous and original book, Mathematical Psychics (1881). In it, he criticized Jevons’s theory of barter exchange, showing that under a system of “recontracting” there will be, in fact, many solutions, an “indeterminacy of contract”. Edgeworth’s “range of final settlements” was later resurrected by Martin Shubik (1959) as the game-theoretic concept of “the core”. Edgeworth also articulated what eventually became known as “Edgeworth’s conjecture”, namely that as the number of agents in an economy increase, the degree of indeterminacy is reduced. He argued that in the limit case of an infinite number of agents (“perfect competition”), contract becomes fully determinate and identical to the “equilibrium” of economists. This proposition generated an enormous amount of interest during the 1960s and 1970s. However, as situations of “perfect competition” are not likely to be met in any society, Edgeworth had argued that the only way of resolving this indeterminacy of contract would be to appeal to the utilitarian principle of maximizing the sum of the utilities of traders over the range of final settlements. Incidentally, it was in this 1881 book that Edgeworth introduced into economics the generalized utility function, U(x, y, z, …), and drew the first “indifference curve”.
Edgeworth’s seminal work was given lukewarm reviews by W. Stanley Jevons (1881) and Alfred Marshall (1881). Edgeworth attempted to reach out again to economists and others by restating his theory in a series of journal publications (e.g. 1884, 1889, 1891). Marshall appropriated Edgeworth’s result in his own Principles (1890) textbook, but his distortion of the idea led to a brief controversial exchange of notes in the Giornale degli Economisti in 1891. Alas, it all to no avail. Marshall had successfully swept the entire matter under the rug, where it was to stay for much of the next eighty years.
Edgeworth’s interests were changing anyway. From 1883 onwards, Edgeworth began making his monumental contributions to probability theory and statistics. In his 1885 book Metretike, Edgeworth presented the application and interpretation of significance tests for the comparisions of means. In a series of 1892 papers, Edgeworth examined methods of estimating correlation coefficients. Among his many results was “Edgeworth’s Theorem” giving the correlation coefficients of the multi-dimensional normal distribution. For his efforts, he was elected President of Section F of the British Association for the Advancement of Science in 1889 and later served as president of the Royal Statistical Society (1912 to 1914).
In 1888, on the strength of testimonials from friends and luminaries such as Jevons and Marshall, Edgeworth finally attained his first professional appointment, to the Tooke Chair in Economic Sciences and Statistics and King’s College, London. But that was only a stepping stone. In 1891, he was elected Drummond Professor and Fellow of All-Soul’s College in Oxford, a much-craved position he would hold until retirement.
In 1891, he was also appointed the first editor of The Economic Journal, the main organ of the fledgling British Economic Association (what later became the Royal Economic Society). This was a task he performed with remarkable diligence until 1911, when the post was assumed by John Maynard Keynes. Edgeworth returned as joint editor in 1919, when Keynes had gotten too busy with other activities. Edgeworth continued actively in this role until his death in 1926.
His interest in economic theory picked up again around this time. In 1894, he published a survey of international trade theory in a series of articles in the Economic Journal. In it, he pioneered the use of offer curves and community indifference curves to illustrate its main propositions, including the “optimum tariff”. In that same year, he engaged Eugen von Böhm-Bawerk in a brief controversy over the opportunity cost doctrine.
In 1897, he published a lengthy survey of taxation. It was here that he articulated his famous “taxation paradox”, i.e. that taxation of a good may actually result in a decrease in price. His paradox was disbelieved by contemporaries, “a slip of Mr Edgeworth”, as E.R.A. Seligman put it. However, many years later, Harold Hotelling (1932) rigorously proved that Edgeworth had been correct. Edgeworth also set the utilitarian foundations for highly progressive taxation, arguing that the optimal distribution of taxes should be such that “the marginal disutility incurred by each taxpayer should be the same” (Edgeworth, 1897).
It was also in 1897 when Edgeworth produced his Giornale article on monopoly pricing, where he criticized Cournot’s exact solution to the duopoly problem with quantity adjustments as well as Bertrand’s “instantly competitive” result in a duopoly model with price adjustment. Instead, Edgeworth showed how price competition between two firms with capacity constraints and/or rising marginal cost curves resulted in indeterminacy. For a modern statement of the “Bertrand-Edgeworth” duopoly model, see Levitan and Shubik (1972).
As a critic of the marginal productivity theory, Edgeworth’s articles (1904, 1911) helped refine the Neoclassical theory of distribution on a sounder basis. During the First World War, Edgeworth became particularly interested in questions of war finance. His work in this, although highly original, were a bit too theoretical and did not achieve the practical influence he had hoped.
Finally, as editor of the Economic Journal, Edgeworth often took upon himself the role of reviewing new books in economics. He produced a prodigious amount of reviews, some of which have became classics on their own.
Edgeworth’s contributions to economics were stunning in their originality and depth. But he was notoriously poor at expressing his ideas in a way that was understandable to most of his contemporaries. Trained in languages and the classics, he habitually wrote (and spoke!) in long, intricate and erudite sentences, sprinkling them with numerous obscure classical and literary references. He was in the habit of inventing words (e.g. brachistopone = the “curve of minimal work”) without bothering to define them clearly for readers who could not spot the Greek roots.
If his prose was taxing to read, his use of mathematics was even more negligent of his readers’ abilities. Having taught himself mathematics, Edgeworth must have assumed everyone else had done so as well. He did not bother to provide preliminary explanations of the techniques he was using. Without warning, Edgeworth would glide breathlessly back and forth from his impenetrable prose to no less impenetrable mathematical notation and analysis.
A final point about his personality may be worth mentioning. Many have accused Edgeworth of being excessively “deferential” to authority. He certainly had many “heroes” upon whom he heaped high praise, such as Sidgwick, Jevons and Galton. But he was also quick to wrap his words in velvet when handling opponents such as J. S. Nicholson, Charles Bastable, E.R.A. Seligman and Alfred Marshall.
However, this “deferential” aspect of his character may be due to the simple fact that Edgeworth was not a fighter by nature. Perhaps the painful decades of professional insecurity contributed to this fear. Although he was involved in several critical controversies (as was inevitable for such an original thinker), he would usually withdraw at the first sign of resistance or petulance on the part of his intellectual opponent. His exit would usually be accompanied with a shower of flattery in the hope of avoiding any ill-feeling. And many of his opponents were remarkably vicious. Alfred Marshall, for instance, was a notoriously dirty scrapper and was not averse to intimidation in order to win a debate. If Edgeworth “exhalted [Marshall] to Achilles” (as Schumpeter (1954: p.831) described it), it might be partly because he wanted to avoid incurring his wrath.
Nevertheless, at Oxford and the Royal Economic Society, Edgeworth was largely regarded as “Marshall’s man” and, indeed, he often solicited Marshall’s opinion on many of his decisions. Whatever his motivations, it is true Edgeworth’s professional activities contributed directly to the ascendancy of the Marshallian Neoclassical hegemony and the decline of alternative approaches in Britain around the turn of the century. He blocked Oxford appointments to “undesirable” heterodox scholars such as John A. Hobson. For the Economic Journal, Edgeworth seemed to adopt the editorial policy of rejecting papers which strayed from Marshallian Neoclassicism in their analytical approach or threatened to strike up debates on method that might be uncomfortable to the Marshallian orthodoxy. The work of Lausanne School economists, like Barone, were routinely rejected, as were those of the English Historical school. In his own work and book reviews, Edgeworth defended the Marshallian position against the more radical Neoclassicals of the day.
Edgeworth himself never established a following and his work had little impact in Britain, with the possible exceptions of Arthur Bowley and W.E. Johnson. Across the water, Edgeworth’s work was respected by Irving Fisher, Knut Wicksell and Vilfredo Pareto, but most of his leads were not followed.
However, as the 20th Century progressed, Edgeworth’s stock grew as Marshall’s faded. In the 1930s, some of his contributions were picked up by Paretians such as Harold Hotelling, John Hicks and Abba Lerner. The 1960s and 1970s were characterized by the flowering of an “Edgeworthian” school, led by Martin Shubik, Herbert Scarf, Gérard Debreu, Robert Aumann, Werner Hildenbrand and other mathematical economists
0017

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY (TFP) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH (2001-2005)

teddy-plan1

FX Sugiyanto dan Alfa Farah

Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi FE UNDIP

Kinerja perekonomian Jawa Tengah selama periode 2001-2005 relatif baik, antara lain ditunjukkan oleh tren angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Selama periode tersebut pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2003 yaitu 5,13 persen, lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomo nasional. Angka pertumbuhan terendah adalah 3,55 persen pada tahun 2002. Sedangkan pertumbuhan rata-rata adalah 4,3 persen

Gambar 1

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (2001 – 2005)

Sumber : PDRB Jawa Tengah Beberapa Edisi, diolah

Pertumbuhan ekonomi tersebut diorong oleh kinerja sektor penyumbang utama PDRB yaitu sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan (demand side) pertumbuhan ini bisa dijelaskan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dari sisi penawaran (supply side) pertumbuhan ini bisa dijelaskan dari share atau peranan input seperti tenaga, modal dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam tujuh tahun terakhir, pengeluaran konsumsi, masih tetap yang terbesar dan cenderung meningkat. Sementara peranan modal relatif masih kecil, walaupun juga meningkat. Hal demikian selain mengindikasikan, peran modal yang masih relatif kecil, dan tujuan pengeluaran terutama untuk konsumsi, adalah juga merupakan indikasi produktivitas tenaga kerja yang relatif besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1

KOMPOSISI PDRB MENURUT PENGGUNAAN (Persen)

Share thd PDRB

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Share PMTB to PDRB

16.95

14.48

14.50

14.83

16.00

16.74

17.76

Share Cons RT to PDRB

63.56

64.07

63.91

64.45

64.77

65.31

64.32

Share Gov Exp to PDRB

7.95

9.76

9.15

10.01

10.24

11.32

13.73

Sumber: Badan Pusat Statistik Jateng (diolah)

Peran Total Factor Productivity

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan total factor productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal. Secara matematis diformulasikan : , dimana A adalah tingakt teknologi, K adalah modal dan L adalah tenaga kerja

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh technological progress (perkembangan teknologi) seperti pengusaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang embodied kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi ”pesan” penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah bahwa untuk mengetahui peran ’managerial” dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, akan dengan lebih mudah merumuskan kebijakan apa yang harus dirumuskan untuk meningkatkan produktivitas.

Secara matematis peranan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat diformulasikan :– penurunan model bisa dilihat dalam lampiran-

Peranan TPF terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Peran investasi di Jateng mempunyai trend yang meningkat, dalam tujuh tahun terakhir rata-rata sebesar 15,90 persen. Sementara pertumbuhan modal Jawa Tengah selama periode 2001 -2005 menunjukkan tren meningkat selama periode 2001-2005. Pertumbuhan pada tahun 2004 bahkan mencapi angka 13,47 persen. Rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun adalah 4,41 persen

Sementara itu, pertumbuhan tenaga kerja dalam periode yang sama menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pertumbuhan pada tahun 2001 adalah 3,97 persen, menurun menjadi minus 2,09 persen pada tahun 2002, meningkat kembali menjadi 3,02 persen pada tahun 2003, kembali menurun menjadi -1,75 persen pada tahun 2004 dan terakhir 4,86 persen pada tahun 2005. Secara umum, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja dalam 5 tahun relatif rendah yaitu sebesar 1,16 persen.

Gambar 2

Pertumbuhan PMTB 2000 – 2006

Sumber: Badan Pusat Statistik Jateng (diolah)

Gambar 3

Pertumbuhan Angkatan Kerja yg Bekerja 2001-2006

Sumber: Badan Pusat Statistik Jateng (diolah)

Gambar 4

TPF 2000-2006 (Persen)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa selain input tenaga kerja dan modal, TFP yang menunjukkan bagaimana input tenaga kerja dan modal digunakan dalam suatu perekonomian juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang dicapai. Share TPF terhadap pertumbuhan selama periode 2001-2005 cenderung fluktuatif seperti yang terliat dalam gambar 3 dengan rata-rata pertumbuhan TFP 2,23 persen per tahun. Fluktuasi TFP tidak sejalan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi, tertapi ada kecenderungan yang berbeda arah dengan pertumbuhan lapangan kerja.

Seperti kebanyakan yang terjadi di negara berkembang lainnnya, secara umum sumbangan faktor tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah paling tinggi dibandingkan sumbangan dua faktor lainnya. Hal ini bisa dipahami karena struktur industri cenderung masih labour intensive. Selam periode 2001-2005, rata-rata sumbangan pertumbuhan tenaga kerja tehadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah sekitar 1,35 persen, rata-rata sumbangan modal 0,73 persen dan , TPF 2,23 persen (Tabel 2).

Tabel 2

GROWTH, SHARE OF CAPITAL, SHARE OF LABOR AND TPF

Tahun

Ec. Growth

Share of Cap to Ec. Gw

Share of Labor to Ec. Gw

Share of TPF

2001

3.59

(1.66)

3.40

1.86

2002

3.55

0.54

(1.79)

4.81

2003

4.98

1.09

2.57

1.32

2004

5.13

2.15

(1.47)

4.44

2005

4.27

1.52

4.04

(1.30)

Rata-rata

4.30

0.73

1.35

2.23

Sumber : PDRB Jawa Tengah Beberapa Edisi, diolah

Secara umum, dari sini kita bisa melihat bahwa TFP memiliki peranan yang cukup tinggi dalam mendorong perekonmian Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sustain pada masa mendatang, meningkatkan penguasaan teknologi yang antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja baik melalui peningkatan pendidikan maupun keahlian (knowledge and skills) menjadi suatu hal yang harus dilakukan.

Gambar 5

Pertumbuhan PDRB, PMTB, AK dan TPF (Persen)

Kesimpulan

  • Pada periode 2000 – 2006, peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi masih lebih besar dibandingkan dengan peran modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, TPF mempunyai peran yang paling besar. Dengan demikian, apabila ingin meningkatkan pertumbuhan, faktor-faktor yang menentukan TPF menjadi faktor yang paling strategis untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut
  • Belum bisa ditunjukkan secara adanya korelasi antara pertumbuhan modal dengan TPF, tetapi pertumbuhan lapangan kerja (angkatan kerja yang bekerja) dengan TPF terjadi korelasi negatif yang cukup besar (-0,93). Hal ini menunjukkan kecenderungan adanya trade-off, petumbuhan lapangan kerja dengan TPF. Karena itu, setiap upaya meningkatkan TPF akan mempunyai implikasi terhadap penurunan tingkat pertumbhan lapangan kerja.
  • Demikian juga sumbagan tenaga kerja terhadap pertumbuhan berkorelasi negatif dengan share TPF terhadap pertumbuhan, sementara sumbangan modal terhadap pertumbuhan berkorelasi negatif terhdap TPF walaupun tidak cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan peran TPF terhadap pertumbuhan tidak mempunyai kaitan yang kuat terhadap peran modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada indikasi kuat sumber-sumber kenaikan TPF tidak berasal dari luar tenaga kerja dan modal, mis dari kualitas manajemen, teknologi, ketrampilan.

Strategi

  • Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dirumusan strategi ketenagakerjaan di Jateng, namun hal ini tergantung kepada tujuan yang akan dicapai. Formulasi startegi berikut mengasumsikan bahwa tujuan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan kebijakan. Dengan asumsi ini, maka pemerintah tidak perlu berambisi harus meningkatan TPF, karena peningkatan TPF akan cenderung memperlambat pertumbuhan lapangan kerja. Tetapi strategi ini masih bersifat umum, untuk itu strategi ini perlu di break-down, dengan mengaji lebih mendalam hubungan antara TPF dan lapangan kerja tersebut pada berbagai kelompok industri yang mempunyai karakter teknologi produksi yang berbeda-beda. Secara hipotetis, perlu strategi yang berbeda-beda diantara berbagai jenis industri tersebut.
  • Strategi kedua, masih dengan asumsi penciptaan lapangan kerja, tanpa mengorbankan sifat industri; katakanlah yang padat karya, TPF dapat dipacu dengan meningkatkan faktor-faktor di luar modal. Kombinasi kedua strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan TPF sekaligus.


REFERENSI

Kaloyan Ganev, 2005., “Measuring Total Factor Productivity: Growth Accounting for Bulgaria”, Jurnal of Economic Literature, JEL code: E22, O47

Hajek, Mojmir, 2005., “Economic Growth and Total Factor Productivity in the Czech Repubic from 1992 to 2004”, Centrum Ekonomickych Studii VSEM, Workin Paper CES VSEM No 5

Nivikar Sing and Hung Trieu, 1996., ”Total Factor Productivity Growth in Japan, South Korea, and Taiwan”,

Diego Comin, 2000., “Total Factor Productivity”, NBER, August

Takanobu Nakajima, Koji Nomura, and Toshiyuki Matsuura, 2004., Factor Productivity Growth: Survey Report, Asian Productivity Organization


Lampiran: Penurunan TFP

Fungsi Produksi

, dimana

A adalah level teknologi

K adalah modal

L adalah tenaga kerja

Transformasi ke bentuk ln

Derivasi terhadap t

Karena

Maka

Bisa dituliskan dengan

Dengan asumsi pasar kapital dan tenaga kerja kompetitive, maka:

Jika

dengan

Bisa dituliskan

TFP

Penelitian Kualitatif Prof.Dr. Husaini Usman,M.Pd.,M.T. Purnomo Setiady Akbar,M.Pd.

alligator

Penelitian Kualitatif

Prof.Dr. Husaini Usman,M.Pd.,M.T.

Purnomo Setiady Akbar,M.Pd.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filasafat fenomologis, yang mengutamakan penghayatan (verstehen).Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia     dalam situasi tertentu menurut prerspektif peneliti sendiri.

Jenis-jenis penelitian kualitatif antara lain: ethnographic,phenomology,case study,

Ciri-ciri metode kualitatif adalah sebagai berikut:

Ø Sumber data berada dalam situasi yang wajar (natural setting),tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen.

Ø Laporan sangat deskritif.

Ø Mengutamakan proses dan produk

Ø Peneliti sebagai instrument penelitian (key Instrument)

Ø Menacari makna dipandang dari pikiran dan prasaan responden

Ø Mementingkan data langsung (tangan pertama),karena itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipsi, wawancara dan dokumentasi.

Ø Menggunakan triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain

Ø Menonjolkan rincian yang kontekstual,yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak – kotak

Ø Subjek yang diteliti dianggap berkedudukan sama dengan sipeneliti, peneliti bahkan belajar kepada respondennya

Ø Mengutamkan prespektif emic pendapat responden daripada pendapat sendiri (etic)

Ø Mengadakan verifikasi melalui kasus yang bertentangan

Ø Sampel dipilih secara purposive

Ø Menggunakan audit trail yaitu memeriksa data mentah, analisis dan kessimpulan kepada pihak lain

Ø Partisipasi peneliti tidak mengganggu natural setting

Ø Analisis data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir

Ø Desain penelitian tampil selama proses penelitian (emergent)

Responden dalam metode kulaitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Alat peelitian dalam metode kuliatatif adalah si peneliti sendiri.Jadi peneliti merupakan key Instrument,.

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipasi,wawancara, dan dokumentasi.teknik angket tidak digunakan dalam pengumpulan data.

Langkah – langkah penelitian kualitatif dibagi atas : Orientasi melalui bacaan,wawancara kelapangan,eksplorasi yaitu mengumpulkan data sesuai focus penelitian yang sudah jelas,member chek yaitu memeriksa laporan sementara penelitiannya.Tujuannya agar kebenarannya dapat dicroschek sehingga hasil penelitiannya dapat dipercaya

Studi pendahuluan berguna untuk menjajaki keadaan dilapangan, masalah kiranya yang layak dan diteliti.studi lapangan bersifat anjuran sebelum mengadakan penelitian, masalh pada umumnya sangat umum kemudian mendapatkan focus yang ditujukan

Teori yang digunakan tidak dapat ditentukan sebelumnya secara apriori,karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji teori atau membuktikan teori melainkan untuk dikembangkan akhirnya menemukan teori baru berdasarkan data yang didapatkan dilapangan,

Populasi tidak ada dalam peneitian ini ,

sampling hanya pilihan secara purposive disesuaikan tujuan penelitiannya, Instrumen utama dalam penelitian ini ialah sipeneliti sendiri, umumnya dengan obeservasi partisipasi.

Analisa data berarti mencoba memahami data secara verstehen,mendapatkan maknanya.analisa dimulai sejak penelitian dilakukan sampai penelitian selesai.

Selesai pradesain dibuat maka perlu diseminarkan untuk mendapatkan umpan balik terdapat hal – hal yang perlu mendapatkan perbaikan

Langkah awal dalam memasuki lapangan ialah meilih lokasi situasi social,yang mengandung unsure tempat,dan kegiatan

Tempat ialah wadah dimana manusia melakukan kegiatan tertentu.

Pelaku ialah semua orang yang terdapat dlam wadah tertentu

Kegiatan ialah aktivitas yang dilakukan orang dalam wadah tertentu,kegiatan yang saling berhubungan disebut peristiwa.

Data –data yang dikumpulkan meliputi tempat, pelaku, kegiatan:

Ø Ruang atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya.

Ø Pelaku yaitu semua orang yang terlibat dalam situsi.

Ø Kegiatan yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu.

Ø Objek yaitu benda- bendayang terdapat ditempat itu.

Ø Perbuatan yaitu tindakan – tindakan tertentu.

Ø Kejadian atau peristiwa yaitu serangkaian kegiatan

Ø Waktu yaitu urutan kejadian

Ø Tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai orang berdasarkan makna   perbuatannya

Ø Perasaan yaitu emosi yang dirasakan dan dinyatakan

Analisa data merupakan kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan,tema,menafsirkan apa yang bermanfaat,serta melaporkannya kepada orang yang lain  yang lebih berminat.

Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi

Sanapiah Faisa

Penelitian kualitatif berarti metodologi penelitian yang didalamnya mncakup pandangan-pandangan filsafati mengenai disciplined inquiry dan mengenai realitas dari objek yang distudi dalam ilmu- ilmu sosial dan tingkah laku.

Karakteristik penelitian kualitatif:

Ø Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajaralamiah (natural setting)

Ø Peneliti merupakan instrument pertama dalam mengumpulkan dan meninterprestasikan data

Ø Peneliti kaya dan sarat dengan deskripsi

Ø Peneliti lebih menelaah proses

Ø Peneliti menggunakan analisis induktif

Ø Tingkah laku manusia menjadi hal yang sangat esensial

Ø Peneliti melakukan penelitian dilapangan sendiri

Ø Peneliti menggunakan metode triangulasi

Ø Responden sebagai kolega peneliti

Ø Peneliti sangat mengutamakan prepektif emic

Ø Penelitian kualitatif jarang menganggap hasil temuan sebagai temuan final sebelum hasil temuan tidak tersanggah oleh bukti-bukti yang kuat

Ø Pengambilan saampel secara purposive

Ø Data kuantitatif dan kualitatif sama-sama digunakan

Aliran-aliran teori yang mendasari penelitian kualitatif:

aliran teori Budaya : aliran ini mengisyaratkan bahwa ada sistemmakna sibalik setiap tingkah laku manusia, dan makna tersebut pada diri manusia sebagai pelakunya,karenanya diperlukan penelitian mendalam hingga ke inner behavior,holistic,bertolak dari sudut pandang manusia,dan mengunakan analisis yang lebih induktif sifatnya.

Aliaran Teori Fenomenologi: merupakan aliran yang senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek penelitiannya,berusaha menghayatinya sedemikian rupa tidak mengetahui makna sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya,mengawalidengan sikap diam,guna dapat menangkap apa sesungguhnya dari yang sedang ditelitinya,dengan menekankanaspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia.

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan  tingkah lakumanusia melalui analisis makna

Teori ini bersandar atas tiga buah premi

Ø Manusia berbuat kearah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu.

Ø Makna tentang sesuatu berkembang dalam kehidupan sehari-hari

Ø Makna-makna Stersebut dipegang dan dijadikan acuan dan diiterprestasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya.

Alliran Teori Etnomonologi mengemukakan bahwa penelitian bukanlah pekerjaan praktis biasa dalam upaya mendiskripsikan sesuatu yang ingin kita ketahui.Dengan kemampuan mengobservasi,bertanya fan mencatat secara biasa-biasa saja kita sudah dapat mendiskripsikan segala yang berlaku secara konkrit dan spesifik disuatu masyarakat atau budaya.

Pokok masalah penelitian. penelitian kualitatif lebih cendrung bertolak dari pandangan tidak mengetahui tentang apa yang tak diketahuinya,sehinga penelitian kualitatif ditingkat awal biasanya hanya menyatakan focus atau pokok masalah yang kadarnya masih umum

Landasan teori sangat berguna khususnya pada akhir suatu penelitian kualitatif pada saat harus membahas atau mendiskusikan hasil penelitian.

Sampel Penelitian. Sampel tidak dipastikan sebelumnya,hanya sampelawal danakan terus berkembang mengikuti karakteristik elemen-elemen yang ditemukan dilapangan.

Intrumentasi Dalam penelitian kualitatif instrument yang dipergunakan bukanlah alat ukur yang disusun atas dasar defenisi operasional variable-variabel.

Pengumpulan data melalui wawancara,observasi,pengumpulan data dengan mengunakan sumber non manusia (dokumen dan rekaman)

Analisa data Secara umum analisis data dalam penelitian kualitatif bergeraka secara induktif,yaitu  dari data fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

Analisis data penelitian kualitatif antara lain :

Ø Analisis Domain (domain analysis)

Ø Analisis taksonomis ( taxonomic Analysis)

Ø Analisis Komponensial (Componential Analysis)

Ø Analisis tema cultural (discovery Cultural Analysis)

Ø Analisis komporasi konstan (grounded Theory Research)

Perbedaan dan Persamaan dari Ketiga buku diatas

Persamaan

Ø Penelitian kualitatif muncul karena keidakpuasaan terhadap penelitian kuantitatif,yang mana penelitian kuantitatif memandang kenyataan adalah sesuatu yang tunggal,sebaliknya kualitatif memandangnya sebagai sesuatu yang ganda.

Ø Penelitian kualitatif lebih banyak diminati oleh ilmu-ilmu social.

Ø Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada proses.

Ø Perumusan masalah dapat ditentukan kapan saja.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi,data yang telah diperoleh langsung diolah.peneliti juga bertindak selaku responden

Perbedaan

Ø Metodologi penelitian social, menganut aliran fenomenologis yang bersifat naturalistic, yang mana peneliti turun tanpa ada fenomena-fenomena,ketika berada dilapangan peneliti merasakan sendiri fenomenanya.

Ø Dasar-dasar penelitian kualitatif, menganut aliran fenomenologis,peneliti terjun ketika ada fenomena-fenomena terjadi.menggunakan pendekatan grounded theory

Ø Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi, menganut aliran ethnography dimana untuk meneliti tingkah laku peneliti harus mengobservasi dan melacaknya lebih jauh untuk mengetahui makna dibalik tingkah laku,

PERANAN KURIKULUM PAK TRANSFORMATIF PADA TINGKATAN PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKTAN KUALITAS PENDIDIKAN

Oleh Yowelna Tarumasely /Leasiwalmy-sweet-heart8

Dosen STAKPN/ Mhsw S2 KTP Unnes Semarang

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Saat ini dunia pendidikan kita cenderung terlalu banyak memompa peserta didik dengan pengetahuan tanpa memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk menyerap atau memahami makna dari pengetahuan tadi.
Hal ini mengakibatkan pengetahuan menjadi tidak bermakna (meaningless knowledge) dan tidak dapat menjadi topangan dari suatu skills yang bersifat dinamis. Selain itu, banyak pelajaran yang menjadi hafalan, sampai pelajaran Matematika dihafalkan, Sejarah pun dihafalkan tanpa dipahami, begitu juga Agama, dalam hal ini PAK ( Pendidikan Agama Kristen ) dihafalkan tanpa peresapan dan pemahaman. Kondisi seperti ini bisa menjadi tabir yang menghalangi dunia pendidikan kita dengan perkembangan dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka sangatlah rasional jika manajemen KBK PAK diterapkan di propinsi Maluku. Hal ini dimaksudkan agar penguasaan dan penyerapan serta pemahaman terhadap PAK oleh para siswa dapat tingkatkan kearah yang lebih baik. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan bukan saja pada kognitif siswa tetapi akan membawa perubahan pada afektif dan psikomotorik siswa.
Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya penerapan KBK 2004 khususnya pada Kurikulum PAK SD, SMP, SMA ini. Berikut adalah intisarinya:
1) Kurang siapnya guru. Ini meliputi pengetahuan dan keterampilannya, terutama dalam fungsinya sebagai fasilitator.
2) Kurangnya prasarana dan sarana yang memadai. Terutama tentang alat-alat peraga yang dibutuhkan.
3) Guru kurang paham KBK 2004 karena sosialisasinya yang tidak lancar, tidak merata dan tidak mendalam sehingga banyak guru yang masih bingung inti dari KBK dan bagaimana melaksanakannya.
Pada PAK SD lebih menekankan pada pengenalan terhadap nilai – nilai Kristiani. PAK SMP masih juga menekankan pada pengenalan nilai – nilai Kristiani namun lebih banyak berbicara tentang bagaimana memahami nilai – nilai tersebut. Sedangkan pada PAK SMA, lebih menekankan bagaimana mengimplementantasikan nilai – nilai Kristiani tersebut dalam kehidupan sehari – hari, baik dilingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAK SD,SMP,SMA memberikan peranan dalam penguatan dan peningkatan akhlak sehingga dapat menopang kualitas pendidikan.
Kurikulum PAK transformatif tingkat SD ; Jika kita mengaju pada karakteristik siswa / anak,maka dapat dikatakan bahwa muatan nya tidak terstruktur dengan baik sesuai dengan karakteristik anak. Sesuai pandapat dari sorang ahli psikologi pendidikan Jerome Bruner : bahwa mestinya isi kurikulum itu dia terstruktur , terstruktur berdasarkan tingkat kesulitan dari materi itu sendiri,tetapi yang terdapat pada kurikulum SD tidak demikian ,muatannya juga masih mengalami pengulangan – pengulangan. Kurikulum PAK Transformatif tingkat SMP ; Muatan kurikulum Pak SMP,belum terstruktur dengan baik,dan masih terjadi pengulangan – pengulangan pada materi – materi tertentu, pendalaman materi masih kurang,disamping itu kurikulum juga menuntut persiapan yang maksial dari para guru,penguasaan materi sangat penting. Kurikulum PAK Transformatif Tingkat SMA ; belum banyak mengalami perubahan, materi yang yang diberikan belum menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak terstruktur dan tidak memiliki sasaran yang tepat serta penggunaan alat bantu yang kurang memadai masih menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran. Sedangkan Kurikulum PAK STAKPN : kurikulum PAK Stakpn mengalami perubahan yang positif misalanya kurikulumnya tidak terstruktur dengan baik,tidak memperhatikan karakteristik peserta didik,kemudian terjadi perubahan pada kurikulum yang baru, muatannya tidak sesuai dengan konteks,teorinya terlalu banyak dibandingkan denan pendalaman, Stakpn belum memilki kurikulum berbasis kompetensi, itu yang akan menjadi tantangan bagi Stakpn, apalagi d engan munculnya kusikulum 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berorientasi pada model PAK yang bertujuan untuk mencapai tranformasi nilai – nilai Kristiani dalam kehidupan siswa ( kognitif, afektif, psikomotorik ) pada level pendidikan dasar dan menengah serta memberikan ruang yang sama bagi siswa untuk meningkatkan daya kreativitasnya masing –masing sesuai dengan karakteristik, sosial budaya dan potensi yang dimiliki oleh daerah
Kurikulum 94 KBK sangat memajukan dan menghasilkan buah. Kita melihat banyak siswa yang kreatif, berani mengekspresikan gagasannya, sungguh punya kompetensi bicara bahasa Inggris, dan lain-lain. Banyak karya siswa yang diungkapkan baik dalam bentuk alat peraga, karya ilmiah, dan tulisan di majalah. Sekolah-sekolah ini berhasil dengan KBK, karena guru mereka disiapkan dengan baik dan fasilitas tersedia. Secara tradisional, “kurikulum” biasa dimengerti sebagai serangkaian program yang berisi rencana-rencana pelajaran yang telah disusun sedemikian rupa yang dapat dipakai secara langsung oleh guru untuk mengajar.
Guru beranggapan bahwa semua yang telah disusun dalam rencana-rencana pelajaran itu harus diikuti setiap detailnya dengan setepat mungkin. Akibat dari pengertian ini guru menjadi frustrasi karena ketika dipraktekkan, semua hal dalam rencana pelajaran itu tidak dapat diikuti semuanya dengan tepat. Tapi guru merasa rencana pelajaran itulah satu-satunya pedoman utama yang harus diikuti karena pelajaran yang ada di kurikulum itu dibuat oleh para ahli, sehingga pasti sudah baik dan mereka tidak perlu mengubahnya lagi. Guru akhirnya makin lama makin terpancang dengan rencana pelajaran yang telah disusun tsb. dan tidak dapat mengembangkan idenya sendiri sehingga bahan dalam kurikulum itu bukannya menjadi penolong bagi GSM tapi malah menjadi penghalang bagi guru untuk berkembang. Dalam arti kontemporer “kurikulum” diartikan secara lebih luas, karena kurikulum tidak lagi menekankan pada daftar isi materi rencana pelajaran yang memiliki topik-topik yang telah disusun, tapi lebih menekankan kepada pengalaman-pengalaman proses belajar mengajar yang dapat diberikan kepada para murid dalam konteks dimana murid-murid berada.
Dalam konteks pelayanan anak Kristen “kurikulum” dimengerti sebagai program pengajaran lengkap untuk anak-anak yang di dalamnya mencakup daftar subyek/topik pengajaran dalam Alkitab yang telah diintegrasikan dengan pengalaman-pengalaman untuk disesuaikan dengan konteks gereja setempat yang berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab dan yang berpusat pada Kristus serta dipimpin oleh Roh Kudus untuk tujuan pertumbuhan rohani murid (anak didik). Dari pengertian di atas, jelas bahwa kurikulum bukanlah program pengajaran yang disusun terpisah dari Alkitab. Pada intinya program pelajaran yang ada di kurikulum adalah rencana pelajaran yang disusun berdasarkan topik-topik yang menunjang pertumbuhan rohani sesuai yang diajarkan Alkitab.

Daftar Pustaka

Prof. Dr. H. Soedijarto, MA “ Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional ” Artikel 2004 , internet 089 – 107
Muhammad Yaumi. (Mahasiswa program Master/S2 di University of Northern Iowa “ KBK antara Harapan dan Kenyataan ” Artikel 2004, Jurnal Pendidikan UNESA
Eko Supriyanto “Ketika KBK Mengalami Ketimpangan” , Suara Merdeka Senin, 27 Maret 200
6

PANDANGAN KRISTEN TENTANG PANCASILA

00711Pengantar
Pancasila lahir dari sebuah tantangan yang perlu dijawab. Ia dilahirkan dari kenyataan ketika bangsa ini menghadapi masalah yang amat mendesak dan menentukan, yaitu negara macam apa yang harus dibangun atau dibentuk supaya tetap bersatu akibat adanya kemajemukan suku, agama, ras dll. Dengan didasarkan pada kemajemukan tersebut bangsa Indonesia rentan terhadap perpecahan.
Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah berarti tidak melahirkan suatu konsep pandangan hidup bangsa, itu terwujud dengan lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Dengan kata lain pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup serta sebagai penujuk arah bagi semua aktifitas hidup masyarakat Indonesia dalam segala bidang.
Pancasila berfungsi sebagai cita-cita yang selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga diharapkan bisa terwujud. Oleh karena itu, yang mungkin dapat dikemukakan ialah bahwa pelaksanaan pancasila dalam hidup bermasyarakat tidak boleh bertentangan dengan norma agama maupun norma – norma yang telah ada didalam masyarakat.

Indonesia adalah negeri yang penuh dengan kontradiksi. Indonesia adalah negara islam terbesar di dunia, dalam arti mempunyai jumlah penduduk yang beragama islam terbanyak. Di sisi lain Indonesia pernah mempunyai partai komunis yang terkuat setelah Cina dan Rusia, dipihak lain di Indonesia terdapat banyak Gereja.
Namun Pancasila telah menjadi payung bagi kemajemukan bangsa Indonesia. Ia mempunyai daya tarik emosional tersendiri, Ia menjadi ideologi, juga sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa, yang mencerminkan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia.
Dari segi iman Kristen, kita dapat melihat ada hubungan yang cukup erat antara Pancasila dan Iman Kristen. Ini tercermin dari nilai- nilai yang dikandung dari keduanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus agama Kristen ada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang percaya di segala tempat dan disepanjang masa untuk menjadi saksiNya.

Pancasila dalam Perpekstif Iman Kristen
Moralitas bagi kehidupan setiap individu ditentukan oleh agama, nilai – nilai budaya setempat juga ditentukan oleh keadaan suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, dimana Pancasila dengan falsafah dan pandangan hidupnya merupakan bagian yang penting dalam membentuk moralitas dan perilaku masyarakatnya.
Filsafat yang sejati haruslah berdasarkan pada agama, apabila filsafat tidak didasarkan pada agama dan hanya semata-mata berdasarkan akal pikir saja saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran secara objektif, karena yang memberikan penerangan dan putusan adalah akal pikir, sedangkan kesanggupan akal pikir terbatas, sehingga filsafat yang berdasarkan pada akal pikir tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi manusia.
Dalam Roma 13:1-2, disebutkan bahwa tiap – tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah;dan pemerintah– pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa yang melawan pemrintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Umat Kristen kita harus meyakini dan melakukannya dengan penuh tanggungjawab, hal ini bukan berarti kita menyerahkan diri kepada negara tetapi kita menyerahkan diri kepada Iman kita, yang mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara, maka gereja sadar bahwa agama Kristen bukanlah negara tetapi merupakan bagian dari negara, dimana agama Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama – sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat di campuradukan. Karena masing – masing mempunyai falsafah tersendiri, namun di dalam Pancasila terkandung nilai – nilai Iman Kristen.
Dalam terang pengakuan dan kepercayaan itulah, kita sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha bangsa dan negara kita untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila.
Dengan demikian baik itu nilai-nilai Pancasila yang sangat diyakini kebenarannya, maupun nilai- nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk berperilaku dan bertindak dalam penerapannya tergantung pada masing-masing individu, apakah mau melakukannya atau tidak.

Penutup
Pancasila adalah jiwa, pandangan hidup serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Sikap mental , tingkah laku bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Umat Kristen dalam iman yang diyakininya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan moral bangsa karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila mengenai nilai-nilai hidup, tercermin dalam Iman Kristen.
Dengan demikian Iman Kristen harus menjadi pedoman bagi warga gereja dalam mengamalkan Pancasila.

Oleh
Yowelna Tarumasely/L, S.pd
Dosen STAKPN Ambon

BERBAGAI PERSPEKTIF TENTANG KORUPSI SERTA PENGGULANGANNYA

Masalah korupsi menyangkut berbagai aspek social. Oleh sebab itu diperlukan berbagai displin ilmu untuk menganalisanya. Kenyataan bahwa masalah korupsi dibahas oleh berbagai ilmuwan sosial menunjukkan bahwa memang korupsi ini sudah merupakan masalah sosial, yang perlu diperhatikan secara serius. Masalah korupsi ini lebih banyak dibahas dan diteliti oleh para ahli-ahli politik ( Political economic ) dan sosiologi. Ahli – ahli antropologi agak kurang tertarik pada masalah ini. Namun yang paling mengherankan adalah para ilmuwan ekonomi, walaupun memiliki peralatan analisa yang lengkap untuk melihat masalah korupsi ini, cenderung kurang berminat. Ada latar belakang ilmiah yang menyebabkan mereka kurang tertarik.

Ada beberapa pandangan tentang Masalah korupsi, yang masing – masing memiliki perspektif tersendiri

a. Korupsi sebagai Masalah Sosial – budaya
Almarhum Dr. Mohammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya.
Apakah kita dapat mengenali secara lebih konkrit kepercayaan, moralita dan kebiasaan bangsa kita yang tidak memberikan perangsang pada pemberantasan korupsi ? jawabannya memang ada, yaitu sisa – sisa sistem feodal kita. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat sendiri harus berkorban dan menderita, tidaklah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Sisa – sisa sistem feodal rupanya masih ada praktek – praktek dan tradisi yang dianggap ”wajar ”. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali moral dan tradisi sistem feodal. Inilah salah satu kesulitan berat yang selalu dihadapi oleh hakim yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi. Kalau pengadilan tidak berhasil membuktikan secara hitam diatas putih atau kalau tidak ada saksi – saksi yang dengan menganut sistem nilai baru yang anti feodal, yang benar – benar bersedia untuk membantu memperkuat uduhan korupsi maka niscaya hakim tidak mempunyai alasan kuat untuk menghukum tertuduh.
Kalau kini kita sudah yakin bahwa memang benar masalah korupsi adalah masalah budaya, lalu tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ? masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan – tindakan dibidang kebudayaan juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda kalau masyarakat secara keseluruhan sudah menganut ukuran yang sama dalam hal rasa keadilan, maka usaha pengenalan dan pengendalian korupsi akan jauh lebih mudah.
Di negara kita perubahan dari ” Orde Lama ” ke ” Orde Baru ” kemudian di ikuti dengan masa reformasi, bukannya tanpa pengorbanan yang besar. Barangkali karena masalah korupsi belum berkembang menjadi masalah yang benar – benar menggerogoti kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka penanggulangannya belum perlu dilakukan dengan revolusi. Demikianlah dengan memahami kaitan – kaitan faktor budaya, maka kita bisa mengerti mengapa usaha – usaha pemberantasan korupsi di Indonesia jarang mencapai hasil yang memuaskan.

b. Korupsi Sebagai Masalah Politik
Pada umumnya korupsi dimasukkan orang sebagai masalah politik karena menyangkut penyalahgunaan ( misuse ) kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Adapun mengapa dalam masyarakat kita, korupsi lebih dilihat sebagai masalah budaya adalah karena dalam sistem nilai budaya Indonesia sukar dicari batas antara kekuasaan publik dan kepentinan pribadi.
Pada tahun 1970 presiden Soeharto, pernah menegaskan tekadnya untuk memimpin langsung secara pribadi perjuangan untuk memberantas korupsi. Sebagai jawaban langsung atas demonstrasi mahasiswa dan kritik pers. Bila ditinjau dari kacamata politk maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan kuat dan stabil kalau pemerintah jelas jelas memerangi korupsi. Dan sebaliknya wibawanya akan merosot kalau masyarakat mendapat kesan bahwa korupsi dibiarkan merajalela.
Keyakinan pemerintah bahwa korupsi adalah merupakan masalah politik makin lama makin terlihat jelas. Sesudah komisi IV, pemerintah membentuk berbagai panitia untuk mengatur dan mengawasi manajemen Pertamina dan BULOG. Juga Presiden menginstruksikan pendaftaran kekayaan pejabat dan PNS yang harus pensiun pada umur 56 tahun. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah merupakan tugas politik yang penting bagi pemerintah.
Kalau sekarang sudah kita menyakini bahwa masalah korupsi adalah masalah politik. Pertanyaan yang paling relevan bagi para peneliti ilmu politik adalah putusan dan tindakan apa di bidang politik yang dapat mengatasi masalah korupsi ini. Dengan perkataan lain, kebijakan politik apa yang dapat dipakai untuk menjamin terkendalikannya korupsi di Indonesia. Dalam hubungan ini laporan penelitian Dr. Theodore Smith mengatakan bahwa salah satu yang penting dalam mengurangi dan memberantas korupsi adalah dengan mengurangi sentralisasi dalam struktur pemerintahan ( Desentralisasi ). Karena dengan desentralisasi akan lebih mudah dalam pengawasan dan pendeteksian penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ( korupsi ).

c. Korupsi Sebagai Masalah Ekonomi
Dalam artikel yang berjudul ”Civil Service Compensation in Indonesian” . Dr Clive Gray pada pokoknya memberikan garis besar kerangka pemikiran yang dianggap perlu mendasari satu penelitian mengenai aspek ekonomi dari korupsi dan kaitannya dengan efisiensi pelaksanaan tugas – tugas administrasi pemerintahan.
Titik tolak analisa ekonomi ( pasar ) mengenai korupsi tersimpul dalam dua defenisi, yaitu :
 Seorang PNS yang korup menganggap kantornya sebagai satu perusahaan di mana pendapatannya akan diusahakan setinggi mungkin.
 Korupsi berarti pergeseran dari model penetapan harga pemerintah menjadi sebuah model pasar bebas.

Dengan defenisi korupsi demikian, maka sogokan, uang siluman atau pungli tidak lain merupakan ” harga pasar ” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin ”membeli” barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, ijin atau secara lebih tegas; Tanda tangan. Secara teoritis harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi ” harga keseimbangan ”.
Tidak diragukan lagi bahwa analisa ilmiah yang demikian adalah sangat mengasyikkan dan relatif dibandingkan analisa politik dan kebudayaan. Karena lebih mampu menyakinkan bahwa masalah korupsi perlu kita analisa secara lugas, tanpa emosi, lepas dari pertimbangan moral. Dengan analisa ekonomi mikro sederhana, dengan menggunakan grafik – grafik yang sungguh meyakinkan, ilmu ekonomi mempunyai kemampuan luar biasa untuk membahas masalah sosial yang sensitif sebagai masalah ilmiah yang tidak kompleks. Disinilah letak keunggulan ilmu ekonomi. Ilmu yang sudah mapan dan bermutu tinggi mampu meletakkan standar – standar ilmiah tertentu, sehingga penilaiannya menjadi objektif. Kalau ilmu ekonomi memang sudah benar – benar ampuh, artinya merupakan ilmu yang relevan dan realistis, pastilah ia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa saran – saran kebijaksanaannya, kalau dilaksanakan secara baik, dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapi. Kalau sudah sampai tahap demikian, secara jujur ekonom akan mengakui bahwa ilmunya belum mencapai tingkat keampuhan seperti itu. Inilah bukti bahwa ilmu ekonomi belum ampuh, artinya belum mampu menghasilkan obat mujarab untuk mengobati satu jenis penyakit ekonomi yang disebut korupsi.
Tetapi ekonom lain akan berkata bahwa kemungkinan ketidakmampuan kebijaksanaan ekonomi untuk mengobati penyakit korupsi, bukanlah karena ilmu ekonomi belum ampuh, tetapi karena tindak korupsi tidaklah hanya mempunyai aspek ekonomi saja tetapi juga aspek politik, aspek budaya, dan aspek moral. Dengan demikian setiap masalah sosial perlu ditangani dan dianalisa secara trans-disiplin, di mana para spesialis yang menelitinya harus berusaha sungguh – sungguh untuk memperluas cakrawala penglihatannya.

Bagaimana Penanggulangannya
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.
Kalau berbicara tentang korupsi, seringkali respon dari kebanyakan masyarakat hanya datar – datar saja, bahkan ada yang menganggap biasa, lain halnya kalau kita berbicara tentang seorang pencopet atau maling ayam yang tertangkap, maka hujatan dan sumpah serapah terhadap pencopet dan maling sial tersebut akan berhamburan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Karena sebagian besar dari masyarakat kita tidak menyadari dan tidak pernah dididik bahwa sebenarnya uang yang dicuri oleh para koruptor tersebut adalah miliknya juga, dan ada haknya didalam yang hilang akibat perbuatan korupsi dari oknum tersebut. Ketika seseorang dari lingkungan kita yang mencoba untuk memberikan pengertian akan bahaya korupsi, seringkali malah ditertawakan dan dianggap aneh. Serta dianggap sok suci, sok tahu, dan lebih ironis lagi dicap mau jadi pahlawan kesiangan.
Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.
Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :
1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi, ada beberapa hal yang menurut pendapat saya adalah :
1. Kontrol sosial dari masyarakat, yang menyadari bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang, dan korupsi uang negara adalah perbuatan jahat yang direncanakan dan menyengsarakan rakyat. Bahwa koruptor itu berjuta kali lebih jahat dan kejam dari segala perbuatan kriminal lainnya. Dan perbuatan korupsi adalah perbuatan manusia bejat serta tidak bermoral.
2. Sistem hukum yang berlaku, seharusnya dalam pelaksanaan sistem hukum negara kita jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun, kalau maling ayam ketangkap masuk tahanan, sang pejabat yang ada bukti awal korupsi juga seharusnya segera dimasukkan dalam tahanan. Pelaku kriminal lainnya hanya boleh dibesuk pada jam dan waktu yang telah ditentukan, sang koruptor harusnya juga diperlakukan sama. Seringkali pihak aparat penegak hukumnya seolah – olah kalah wibawa dengan sang koruptor, jelas ini masalah moral dan mental yang perlu segera dibenahi.
3. Undang – undang korupsi, yang berlaku saat ini, terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor. Berlakukan undang – undang korupsi pembuktian terbalik dengan tambahan bahwa yang dapat dijerat dengan undang – undang ini termasuk keluarga sang pejabat.
4. Perbaikan Sistem pendidikan, mungkin dapat dirancang untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan mulai setingkat SLTP, yang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya, juga menanamkan rasa memiliki negara ini,
5. Menanamkan Perilaku yang baik, lewat kegiatan – kegiatan keagamaan.
6. Tekankan etos kerja, yang jujur.
7. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
8. Hukuman cambuk didepan umum / mati bagi para koruptor. Dengan hukuman ini akan memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi pelaku korupsi.

Daftar pustaka

Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru.

Lubis, Mochtar. 1977. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.

Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN, GLOBALISASI, SERTA PERANAN KELUARGA

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN, GLOBALISASI, SERTA PERANAN KELUARGA student-read

Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas territorial geografis, tetapi juga aspek ketahanan kultural serta pilar-pilar utama lainnya yang menopang eksistensi mereka sebagai nation state yang tidak memiliki imunitas absolut terhadap intrusi globalisasi. Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal; ia berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuanteknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dll.
Dalam dunia pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam perspektif neo-liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Pasar baru bisa muncul, menurut C. Leys (2001) kalau memenuhi 4 kriteria: (1) Rekonfigurasi produk dan layanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual; (2) Merayu agar orang mau membelinya: (3) Mengubah perilaku melayani kepentingan bersama menjadi usaha untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal sesuai dengan mekanisme pasar; dan (4) Adanya jaminan negara terhadap resiko yang mungkin terjadi terhadap modal.11 Tuntutan pasar ini mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk penyesuaian program studi, kurikulum, manajemen, dll. Komersialisasi pendidikan juga memacu privatisasi lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara. Sepintas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara dengan cara intervensi langsung berupa pembuatan kebijakan dan payung legalitas. Tetapi tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank yang membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung market-driven. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaataan teknologi baru seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Disamping membantu akselerasi arus pertukaran informasi, teknologi tersebut telah ikut mendorong berjamurnya sistem pendidikan jarak-jauh. Di sini terlihat fenomena delokalisasi, di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya.
Meskipun dipandang dari sudut yang berbeda, kita bisa membuat sebuah generalisasi bahwa kata kunci dari globalisasi adalah: kompetisi. Kalau sudah menyangkut kompetisi, maka kita mesti memperhatikan salah satu faktor penentu dalam kompetisi yaitu ketangguhan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, relevansi antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan. Artinya, globalisasi—sebagai sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur dan terus bergulir—menantang dunia pendidikan kita.
Sebelum kita menjawab apakah dunia pendidikan kita siap menghadapi globalisasi, kita perlu bertanya apakah Indonesia sudah siap menghadapi globalisasi. Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: “Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Banyak pengamat menilai bahwa pada waktu itu Indonesia menyatakan ‘siap’ dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis.
Dalam menilai kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi ada baiknya kita mengukur posisi Indonesia dengan indikator-indikator—terlepas dari metodologi yang dipakai oleh pembuat survei—yang dianggap cukup relevan, yaitu: tingkat kompetisi Indonesia di dunia global (global competitiveness), indeks persepsi korupsi (corruption perception index), dan indeks pengembangan SDM (human development index). Menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66. Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh Global Economic Forum ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.
Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi tahun 2002, hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Universitas Göttingen menempatkan Indonesia pada urutan ke-122. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-83, Filipina pada posisi ke- 92, dan Vietnam pada posisi ke-100. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap ‘liable’ terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan kita belum mampu—secara signifikan—menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan sesuai dengan iman kristen.
Berbicara masalah pendidikan di Indonesia adalah membahas hal yang sangat luas, dinamis, fluktuatif dan relatif. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ‘gagal’ secara kategoris. Sebenarnya pendidikan Indonesia telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional dan output yang brilyan dan kompetitif dari masa ke masa. Kalau digeneralisasi bahwa dunia pendidikan kita sudah gagal, maka Republik ini sudah lama bubar. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga prosesnya. Kita masih kurang memperhatikan dimensi ‘proses’ ini sehingga mutu outputnya menjadi rendah.
Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi problem pendidikan ditenggarai masih rendah.
Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Kebijakan yang diambil oleh Depdiknas dengan penerapan MBS yang antara lain mensyaratkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah bisa dipahami tidak saja sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian sekolah, tetapi juga mendorong agar masyarakat dan orang tua lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

dsc00728